Pimpinan DPR Respons Petisi Desak Keterbukaan Ijazah Seluruh Anggota Dewan

Nasional, Politik26 Dilihat

JAKARTA – Pimpinan DPR RI merespons petisi yang mendesak pembukaan dan verifikasi ijazah seluruh anggota legislatif. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, data pendidikan anggota DPR saat masih berstatus calon legislatif (caleg) telah tersedia dan dapat diakses melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Menurut Dasco, masyarakat dapat menelusuri data para anggota DPR sejak proses pencalonan sebagai calon anggota legislatif.

“ Sebenarnya kalau dalam pencalonan sebagai anggota DPR di KPU terbuka. Sehingga bisa dilihat di KPU data-data mengenai calon sebelum menjadi anggota, pada waktu menjadi calon legislatif ada semua, demikian,” kata Dasco seusai Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Selasa (17/11/2026).

Senada dengan Dasco, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa meminta masyarakat tidak terburu-buru membangun opini bahwa latar belakang pendidikan anggota DPR bermasalah.

Ia menegaskan, riwayat pendidikan para wakil rakyat dapat ditelusuri melalui informasi yang tersedia di DPR maupun KPU.

“Jadi, jangan sampai misalnya apa, jadi opini bahwa pendidikan, latar belakang pendidikan di DPR bermasalah. Itu bisa dicek saja,” ujar Saan.

Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem tersebut menjelaskan, DPR memiliki laman yang menyediakan informasi mengenai profil dan latar belakang para anggotanya, termasuk riwayat pendidikan.

Data tersebut, lanjutnya, juga dapat ditelusuri melalui KPU, yang memuat informasi pendidikan dan daerah pemilihan (dapil) masing-masing anggota legislatif.

“Ini kan sebenarnya riwayat pendidikan itu kan bisa di-tracking. Kan ada, ada laman ya di DPR ini yang bisa melihat apa, latar belakang anggota DPR,” katanya.

Saan menambahkan, apabila muncul keraguan terhadap riwayat pendidikan seorang anggota DPR, masyarakat dapat melakukan pengecekan berdasarkan data yang tersedia.

Menurutnya, persyaratan pendidikan merupakan bagian dari ketentuan pencalonan anggota legislatif yang harus dipenuhi dan diperiksa dalam proses pendaftaran.

“Kan pasti dicek. Ah sesuai nggak dengan persyaratan-persyaratan yang ada, kan gitu. Terutama persyaratan minimal apa, seseorang mencalonkan menjadi anggota legislatif, kan,” tuturnya.

Petisi Desak Ijazah Seluruh Anggota DPR Dibuka

Respons pimpinan DPR tersebut muncul menyusul beredarnya petisi berjudul “Transparansi Publik: Buka dan Verifikasi Ijazah Seluruh Anggota DPR RI Tanpa Kecuali!”

Petisi itu ditujukan kepada pimpinan DPR, Komisi Pemilihan Umum (KPU), serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Melalui petisi tersebut, pengusul mendesak seluruh anggota DPR RI membuka riwayat pendidikan beserta dokumen ijazah mereka kepada publik, mulai dari jenjang sekolah menengah hingga perguruan tinggi.

Tidak hanya meminta keterbukaan dokumen, pengusul juga mendesak KPU bersama kementerian terkait memfasilitasi pemeriksaan ulang terhadap keabsahan ijazah seluruh anggota DPR yang masih menjabat.

Proses verifikasi tersebut diminta dilakukan secara transparan dan independen. Hasil pemeriksaannya pun diharapkan dapat diakses oleh masyarakat luas.

Pengusul petisi menilai keterbukaan dokumen pendidikan pejabat publik bukan semata-mata persoalan privasi, melainkan bagian dari tanggung jawab moral dan hukum kepada masyarakat yang telah memberikan mandat melalui pemilihan umum.

“Transparansi dokumen pendidikan bukan lagi sekadar privasi individual, melainkan bentuk pertanggungjawaban moral dan hukum kepada masyarakat yang telah memilih mereka,” demikian bunyi petisi tersebut. (bc/isl)