Putusan yang dibacakan pada 30 Oktober 2026 itu sekaligus membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta Nomor 130/B/2026/PT.TUN.JKT tertanggal 12 Agustus 2026.
Sebelumnya, putusan PTTUN Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT.
Dalam salinan putusan, majelis hakim terlebih dahulu mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Subhan. Setelah membatalkan putusan pengadilan sebelumnya, MA kemudian mengadili sendiri perkara tersebut.
Pada bagian eksepsi, majelis menyatakan keberatan tergugat tidak diterima. Sementara dalam pokok perkara, gugatan penggugat dikabulkan seluruhnya.
Tujuh Poin Penting Amar Putusan MA
Berikut tujuh poin utama amar Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026:
1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi H.M. Subhan, S.H., M.H.
2. Membatalkan Putusan PTTUN Jakarta Nomor 130/B/2026/PT.TUN.JKT tertanggal 12 Agustus 2026 yang menguatkan Putusan PTUN Jakarta Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT.
3. Menyatakan eksepsi tergugat tidak diterima.
4. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
5. Menyatakan batal Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019.
6. Mewajibkan tergugat mencabut surat keterangan tersebut.
7. Menghukum termohon kasasi membayar biaya perkara pada seluruh tingkat pengadilan, dengan biaya pada tingkat kasasi sebesar Rp400.000.
Dengan amar tersebut, kewajiban pencabutan surat keterangan secara khusus dibebankan kepada pejabat tergugat yang menerbitkan dokumen tersebut.
MA Persoalkan Bukti Kelulusan Pendidikan
Selain amar putusan, pertimbangan hukum majelis hakim menjadi bagian penting dalam perkara ini.
MA menelaah sejumlah dokumen yang digunakan sebagai dasar penerbitan surat penyetaraan pendidikan, di antaranya *certificate of attendance*, *academic records*, dan *explanation of grades*.
Menurut majelis, dokumen-dokumen tersebut tidak membuktikan bahwa Gibran telah menamatkan jenjang pendidikan tertentu. Dokumen itu dinilai hanya menerangkan kehadiran serta catatan akademik selama mengikuti kegiatan perkuliahan.
Dalam pertimbangannya, majelis hakim menegaskan:
“Tegasnya, tidak ditemukan bukti yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan atau yang sederajat.”
Majelis juga menilai penyetaraan pendidikan dari kurikulum internasional atau sistem pendidikan negara lain ke dalam sistem pendidikan nasional harus didukung bukti kelulusan yang sesuai.
Penyetaraan tanpa ijazah, sertifikat, atau diploma sebagai bukti tamat belajar dinilai sebagai tindakan yang tidak cermat dan berpotensi memengaruhi kebenaran materiil suatu keputusan administrasi pemerintahan.
Atas dasar itu, MA menyimpulkan penerbitan surat keterangan tersebut bertentangan dengan asas kecermatan formal.
Putusan MK Disebut sebagai Fakta Hukum Baru
Pertimbangan lain yang turut diperhatikan MA adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tertanggal 5 Oktober 2026.
Dalam putusan kasasi tersebut, MA menyebut putusan MK sebagai fakta hukum baru yang membawa konsekuensi terhadap keadaan hukum objek sengketa.
Majelis menilai terdapat perubahan keadaan hukum yang berimplikasi terhadap keberadaan objek sengketa dan harus dipertimbangkan dalam pemeriksaan perkara.
Perkara kasasi ini diputus dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada Jumat, 30 Oktober 2026. Majelis dipimpin Ketua Muda Tata Usaha Negara MA Yulius, dengan hakim anggota Maftuh Effendi dan Hari Sugiharto.
Putusan tersebut secara langsung menyatakan batal surat keterangan penyetaraan pendidikan yang menjadi objek sengketa sekaligus memerintahkan pejabat tergugat untuk mencabutnya.
Dengan demikian, substansi putusan tidak hanya menyangkut pembatalan putusan pengadilan tingkat sebelumnya, tetapi juga menyentuh keabsahan dokumen administrasi pendidikan yang menjadi pokok perkara. (r/isl)