MEDAN – Kapolda Sumatera Utara (Sumut) Irjen Pol Sonny Irawan bersama Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution menyerap berbagai aspirasi mahasiswa dalam kegiatan Panggung Demokrasi Mahasiswa yang digelar di Aula Dinas Perhubungan Sumut, Selasa (10/11/2026).
Forum bertema “Sinergi Sumut untuk Indonesia Emas: Kolaborasi Pembangunan, Polri Bersama Masyarakat dan Penegakan Hukum yang Berkeadilan” tersebut menjadi ruang dialog antara mahasiswa dengan pemerintah daerah dan unsur penegak hukum.
Kegiatan yang diinisiasi Cipayung Plus dan Aliansi BEM se-Sumut itu juga diisi deklarasi bersama untuk memperkuat persatuan, kebangsaan, serta komitmen membangun Sumatera Utara.
Turut hadir Pj Sekdaprov Sumut Timur Tumanggor, anggota DPRD Sumut Aripay Tambunan, serta sejumlah perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Sumut Irjen Pol Sonny Irawan mengajak mahasiswa dan seluruh elemen masyarakat menjaga persatuan serta tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang berpotensi memecah belah kehidupan bermasyarakat.
Menurut Sonny, Sumatera Utara merupakan daerah yang memiliki keberagaman suku, agama, dan budaya. Kondisi tersebut menjadi kekuatan yang harus dijaga bersama, bukan justru dimanfaatkan untuk menciptakan perpecahan.
Ia menyebutkan, Sumut memiliki sekitar 15,7 juta penduduk dengan luas wilayah kurang lebih 75.000 kilometer persegi. Dengan karakter masyarakat yang majemuk, upaya menjaga kerukunan menjadi tanggung jawab bersama.
“Jangan sampai Sumatera Utara dipecah-pecah atau diprovokasi sehingga menimbulkan suasana yang tidak baik dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa,” tegasnya.
Sonny juga menceritakan pengalamannya ketika bertugas di Ambon. Ia mengungkapkan, konflik yang awalnya dipicu perselisihan antara dua sopir angkutan berbeda agama dapat berkembang menjadi pertikaian antarkelompok hingga menimbulkan korban jiwa.
Pengalaman tersebut, menurutnya, menjadi pelajaran bahwa persoalan kecil bisa berkembang menjadi konflik besar apabila dibarengi sentimen suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
Karena itu, ia mengajak mahasiswa menjadi bagian dari upaya menjaga persatuan berdasarkan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.
Kapolda Ajak Mahasiswa Perangi Narkoba
Selain persatuan, persoalan peredaran narkoba menjadi salah satu perhatian utama dalam dialog tersebut.
Sonny menegaskan, pemberantasan narkoba tidak bisa hanya dibebankan kepada kepolisian. Diperlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk kalangan mahasiswa, untuk mencegah dan memutus mata rantai peredarannya.
Ia juga memperkenalkan program kepolisian bertajuk Polisi Bersama Masyarakat Menjaga Persatuan dan Kesatuan dalam Bingkai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.
Kapolda berharap komunikasi antara kepolisian dan mahasiswa terus diperkuat sehingga berbagai persoalan masyarakat dapat dibicarakan secara terbuka dan dicarikan solusi bersama.
Bobby Siapkan Bantuan Infrastruktur untuk 6.110 Desa
Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menyatakan bahwa aspirasi mahasiswa merupakan masukan penting bagi pemerintah dalam menentukan arah pembangunan daerah.
Sejumlah persoalan yang disampaikan mahasiswa mencakup infrastruktur, pendidikan, pelayanan kesehatan, kesejahteraan sosial, hingga keterbukaan informasi publik.
Menanggapi persoalan ketimpangan pembangunan, Bobby mengakui masih terdapat kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan di Sumatera Utara.
Di satu sisi, Sumut memiliki Kota Medan sebagai pusat pemerintahan provinsi. Namun, di sisi lain, masih terdapat sejumlah kabupaten di wilayah Kepulauan Nias yang masuk kategori daerah tertinggal secara nasional.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemprov Sumut berencana mengarahkan bantuan pembangunan infrastruktur langsung ke desa mulai 2027.
“Jika selama ini pengusulan dan penerima bantuan berada di tingkat pemerintah kabupaten/kota, mulai 2027 bantuan tersebut akan diarahkan langsung untuk pembangunan infrastruktur desa,” ujar Bobby.
Program tersebut menyasar 6.110 desa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara.
Adapun pembangunan yang menjadi prioritas meliputi jalan desa, jalan produksi, dan jalan usaha tani. Usulan pembangunan nantinya disampaikan langsung oleh pemerintah desa.
Pemprov Sumut Siapkan Ranperda Narkotika dan Pengaturan Vape
Dalam forum tersebut, Bobby juga menanggapi aspirasi mahasiswa terkait maraknya peredaran narkoba.
Ia menyampaikan bahwa Pemprov Sumut bersama DPRD Sumut akan menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya sebagai revisi Perda Nomor 1 Tahun 2019.
Dalam rancangan regulasi tersebut juga akan diatur pelarangan peredaran rokok elektrik atau vape, pod, dan produk sejenisnya.
Bobby mengatakan pemerintah akan berupaya menyiapkan alternatif dukungan ekonomi bagi pelaku usaha penjualan vape yang terdampak kebijakan tersebut.
“Bagi yang terdampak (penjual vape), kita akan coba siapkan kredit khusus dari Bank Sumut, untuk usaha yang lain. Karena kita di pemerintahan provinsi maupun pemerintah pusat juga sudah memberikan kesempatan bagi seluruh pelaku UMKM memberikan kredit dengan bunga yang ringan,” ungkapnya.
Mahasiswa Desak Pemberantasan Bandar Narkoba dan Korupsi
Dalam forum tersebut, perwakilan mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan dan rekomendasi kepada Pemprov Sumut, DPRD Sumut, Polda Sumut, dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.
Salah satu tuntutan utama adalah pemberantasan narkoba hingga ke tingkat bandar dan jaringan besar. Mahasiswa meminta aparat penegak hukum tidak hanya menyasar pengguna maupun pelaku di tingkat bawah, tetapi juga mengungkap jaringan utama peredaran narkotika.
Mereka juga mendesak penindakan tegas terhadap praktik perjudian, kejahatan jalanan, dan berbagai bentuk kriminalitas lainnya.
Di bidang penegakan hukum, mahasiswa meminta penguatan pemberantasan korupsi, khususnya terhadap dugaan penyimpangan anggaran pemerintah, proyek pembangunan, serta pengadaan barang dan jasa.
Kejati Sumut juga didorong mengoptimalkan penanganan berbagai perkara tindak pidana korupsi.
Selain itu, mahasiswa menyoroti praktik mafia tanah, penyalahgunaan wewenang, pembalakan liar, serta kejahatan lingkungan dan sumber daya alam yang merugikan masyarakat.
Terkait kebebasan sipil, mereka meminta evaluasi terhadap dugaan penggunaan kekuatan berlebihan dalam pengamanan demonstrasi. Mahasiswa menekankan pentingnya pemeriksaan secara objektif, profesional, dan transparan serta jaminan keamanan bagi masyarakat dalam menyampaikan pendapat.
Persoalan ketimpangan pembangunan juga menjadi perhatian. Mahasiswa meminta pemerintah meningkatkan akses jalan, transportasi, fasilitas kesehatan, air bersih, dan pelayanan publik, khususnya di wilayah pedesaan.
Di bidang pendidikan, mereka mendorong pemerataan fasilitas sekolah, ketersediaan tenaga pendidik, serta perluasan akses beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu.
Mahasiswa juga meminta pembahasan APBD dan perubahan APBD dilakukan secara transparan, berbasis data, serta melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga evaluasi.
Perwakilan Aliansi Cipayung Plus Sumut, Yusril Mahendra, menegaskan mahasiswa tidak hanya ingin menjalankan fungsi kontrol sosial, tetapi juga berpartisipasi dalam pembangunan daerah.
“Kami tidak hanya ingin menjadi mitra kritis, tetapi juga mitra kolaboratif,” katanya.
Deklarasi Komitmen Kebangsaan
Sebagai bagian dari kegiatan, Aliansi Mahasiswa Sumatera Utara yang terdiri atas SEMMI, KAMMI, PMII, HMI, GMNI, IMM, GMKI, HIMMAH, PMKRI, BEM Nusantara Daerah Sumatera Utara, dan BEM SI menyampaikan deklarasi komitmen kebangsaan.
Deklarasi tersebut memuat tiga poin utama, yakni memperkokoh kedaulatan konstitusi dan kebebasan sipil, mewujudkan kedaulatan ekonomi berdasarkan Pasal 33 UUD 1945, serta memperjuangkan keadilan fiskal dan keseimbangan sosial dengan tetap merawat kebinekaan dan kelestarian lingkungan.
Mahasiswa juga menegaskan komitmen untuk menjunjung tinggi integritas, bersikap antikorupsi, serta mendorong terwujudnya Sumatera Utara yang aman dari ancaman kejahatan, korupsi, dan bahaya narkoba.
Melalui forum tersebut, mahasiswa berharap pemerintah daerah, DPRD, kepolisian, dan kejaksaan dapat menindaklanjuti berbagai aspirasi yang telah disampaikan.
Semangat perjuangan para pahlawan diharapkan menjadi landasan bagi seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat persatuan, mengawal demokrasi, dan bersama-sama mewujudkan Sumatera Utara yang lebih aman, adil, serta sejahtera. (bc/isl)