JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengungkap dugaan praktik penyadapan ilegal yang melibatkan empat perwira tinggi Polri. Sasaran penyadapan tersebut diduga tidak hanya Presiden Prabowo Subianto dan lingkaran Istana, tetapi juga mencakup pejabat pemerintah, anggota DPR, pimpinan lembaga negara, KPK, Kejaksaan, internal Polri, aktivis hingga mahasiswa.
Pengungkapan tersebut disampaikan Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Dalam pemaparannya, Kapolri menyebut empat perwira tinggi Polri berinisial LSP, AS, EH, dan SU telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan/atau penghapusan data elektronik.
“Berdasarkan hasil penyidikan, sasaran penyadapan diduga mencakup berbagai kalangan, antara lain Presiden RI, lingkar Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR RI dan partai politik, tokoh politik, gubernur dan kapolda, KPK, Kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis serta mahasiswa,” ungkap Suyudi.
LSP Diduga Jadi Pemberi Perintah dan Penerima Hasil Sadapan
Kapolri menjelaskan, masing-masing tersangka diduga memiliki peran berbeda dalam menjalankan praktik penyadapan tersebut.
Tersangka LSP, yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian, diduga menjadi pihak yang memberikan perintah sekaligus menentukan target penyadapan. Perintah tersebut disebut disampaikan secara lisan maupun melalui aplikasi WhatsApp kepada Kepala Bagian Monitoring Bareskrim Polri.
“Jenderal LSP yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian, diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabag Mon AS,” kata Suyudi.
Tidak hanya diduga memberikan perintah, LSP juga disebut menjadi penerima akhir atau end user dari hasil penyadapan.
Sementara itu, tersangka SU yang menjabat sebagai Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Polri periode 2021 hingga Oktober 2026, diduga berperan sebagai Dewan Penasihat Monitoring Center Bareskrim Polri yang memberikan persetujuan terhadap pelaksanaan penyadapan.
SU juga diduga meneruskan laporan hasil penyadapan, baik berupa laporan harian maupun laporan analisis, kepada LSP.
Berikutnya, tersangka EH yang pernah menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kabag Monitoring pada 5 Desember 2024 hingga 7 Oktober 2025, diduga menerima perintah penyadapan dari SU yang disebut berasal dari LSP.
EH kemudian diduga memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa disertai surat permohonan penyidik.
Adapun tersangka AS yang menjabat sebagai Plt. Kabag Monitoring sejak 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026, diduga menerima perintah dari LSP dan meneruskannya kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan resmi dari penyidik.
AS juga diduga melaporkan hasil penyadapan kepada LSP serta memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan, termasuk rekaman suara (voice) dan log, sekaligus membubarkan grup WhatsApp yang berkaitan dengan aktivitas tersebut.
Polri Terapkan Sejumlah Pasal Pidana
Atas dugaan perbuatan para tersangka, penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri menerapkan sejumlah ketentuan pidana.
Pertama, Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan penyadapan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun.
Kedua, Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), terkait dugaan penghilangan atau penghapusan data elektronik, dengan ancaman pidana penjara paling lama delapan tahun.
Ketiga, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengenai dugaan akses ilegal, dengan ancaman pidana penjara paling lama enam atau tujuh tahun sesuai ketentuan yang dipersangkakan.
Selain itu, penyidik juga mencantumkan Pasal 20 huruf c dan/atau huruf d UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan turut serta melakukan tindak pidana dan/atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana, termasuk dengan menyalahgunakan kekuasaan.
Polri Juga Selidiki Dugaan Tindak Pidana Makar
Dalam kesempatan tersebut, Suyudi turut mengungkapkan bahwa Polri telah menerbitkan laporan polisi berkaitan dengan dugaan tindak pidana makar yang muncul dalam penanganan perkara tersebut.
Berdasarkan laporan itu, Polri melakukan penyelidikan tersendiri untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana yang harus dibuktikan secara terpisah.
Kapolri menegaskan, penerapan pasal-pasal terhadap para tersangka tetap harus didasarkan pada terpenuhinya unsur tindak pidana, alat bukti yang sah, serta pertanggungjawaban masing-masing pihak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Pengungkapan ini menjadi perhatian serius karena dugaan penyadapan tersebut disebut menyasar berbagai unsur kekuasaan negara, lembaga penegak hukum, hingga masyarakat sipil.
Proses penyidikan selanjutnya akan menjadi penentu untuk mengungkap secara terang konstruksi perkara, pihak-pihak yang terlibat, serta motif dan tujuan di balik dugaan praktik penyadapan ilegal tersebut. (an/isl)