MAKASSAR – Persidangan lanjutan perkara dugaan korupsi pengadaan bibit nanas pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DTPH-BUN) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024 kembali mengungkap sejumlah fakta penting.
Dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Makassar, Kamis (12/11/2026), Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) menghadirkan para terdakwa sebagai saksi mahkota untuk memberikan keterangan secara silang di hadapan majelis hakim.
Lima terdakwa yang diperiksa yakni Ir. Uvan Nurwahidah selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Ririn Ryan Saputra Ajnur selaku operator e-Katalog, Drs. Hasan Sulaiman selaku pendamping pejabat negara, Rio Erlangga selaku Direktur PT Cipta Agri Pratama (CAP), serta Ir. Rimawaty Mansur selaku Direktur PT Almira Agro Nusantara.
Pemeriksaan tersebut mengungkap sejumlah keterangan mengenai proses perencanaan pengadaan, penentuan harga, penggunaan aplikasi e-Katalog, penetapan lokasi penanaman, hingga dugaan aliran dana yang berkaitan dengan proyek tersebut.
Arahan Harga dan Volume Pengadaan
Dalam persidangan, Uvan Nurwahidah mengakui bahwa bidang yang dipimpinnya tidak pernah mengusulkan program pengadaan bibit nanas maupun melakukan survei Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
Berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam persidangan, penentuan volume pengadaan sebanyak 4 juta batang dengan harga Rp15.000 per batang disebut merupakan arahan langsung dari Pj. Gubernur Sulawesi Selatan berinisial BB.
Arahan tersebut, menurut keterangan saksi, disampaikan dalam sebuah pertemuan di Kantor DTPH-BUN pada November 2023.
Dugaan Rekayasa Transaksi E-Katalog
Keterangan Ririn Ryan Saputra Ajnur turut mengungkap proses pendaftaran produk bibit nanas ke dalam aplikasi e-Katalog versi 5.
Ririn mengaku mendaftarkan produk bibit nanas menggunakan akun PT Almira Agro Nusantara atas permintaan Rimawaty Mansur.
Ia juga menerangkan keterlibatannya dalam proses negosiasi melalui akun dinas hingga tercapai harga Rp14.950 per batang. Proses negosiasi tersebut diduga tidak berlangsung sebagaimana mekanisme transaksi yang semestinya.
Lokasi Penanaman Dipersoalkan
Sementara itu, keterangan Hasan Sulaiman menyoroti penetapan lokasi penanaman bibit nanas di lahan milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XIV di Kabupaten Bone.
Hasan disebut berperan dalam mengamankan kebijakan penanaman di lokasi tersebut untuk mengakomodasi jutaan bibit nanas.
Persoalan muncul karena penetapan lokasi itu disebut tidak mengacu pada proposal Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) yang sebelumnya diajukan kelompok tani.
Selisih Harga dan Dugaan Aliran Dana
Fakta lain yang menjadi perhatian dalam persidangan adalah keterangan Rio Erlangga mengenai harga riil bibit nanas.
Direktur PT Cipta Agri Pratama tersebut mengungkapkan bahwa harga bibit nanas yang disepakati perusahaannya dengan PT Almira Agro Nusantara selaku pemenang tender hanya sebesar Rp10.000 per batang.
Angka tersebut berbeda dengan harga pengadaan yang mencapai Rp14.950 per batang. Selisih harga ini menjadi salah satu bagian penting yang didalami JPU dalam mengungkap dugaan markup pengadaan.
Selain itu, persidangan juga mengungkap keterangan mengenai dugaan aliran dana dalam jumlah miliaran rupiah yang ditukarkan ke mata uang asing, yakni Dolar Singapura dan Dolar Amerika Serikat, melalui transaksi penukaran valuta asing di Makassar.
Bahkan, muncul pula keterangan mengenai dugaan penyiapan dana miliaran rupiah yang disebut-sebut ditujukan untuk meredam pengusutan perkara di tingkat aparat penegak hukum.
Seluruh keterangan tersebut menjadi bagian dari materi pembuktian yang masih harus diuji dalam proses persidangan.
Kejati Sulsel: Keterangan Saksi Memperkuat Dakwaan
Menanggapi perkembangan persidangan, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulsel, Soetarmi, menyatakan bahwa keterangan para terdakwa sebagai saksi mahkota semakin memperkuat konstruksi dakwaan JPU mengenai dugaan persekongkolan dalam pengadaan bibit nanas tersebut.
“Pemeriksaan saksi mahkota hari ini membongkar kedok korupsi proyek bibit nanas ini. Mulai dari penentuan harga yang tidak wajar sejak awal, pengondisian pemenang di e-Katalog, hingga penikmat aliran dana hasil markup yang disembunyikan dalam bentuk valuta asing. Semua keterangan ini bersesuaian dan menjadi fakta bagi JPU untuk membuktikan unsur kerugian negara dan permufakatan jahat para terdakwa,” tegas Soetarmi.
JPU Kejati Sulsel selanjutnya akan merangkai seluruh keterangan saksi dan bukti yang terungkap di persidangan untuk membuktikan dakwaan serta meminta pertanggungjawaban hukum para terdakwa.
Dalam perkara ini, para terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 dan/atau Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Proses persidangan masih berlangsung dan pembuktian atas seluruh dakwaan tetap menjadi kewenangan majelis hakim. (bc/isl)