JAKARTA– Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto, menjadi sorotan publik setelah melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Tiyo Ardianto, menjadi pusat perhatian publik setelah rentetan pernyataannya yang tajam berujung pada ancaman pembunuhan hingga aksi saling sindir dengan pejabat tinggi negara di media sosial.
Kritik tajam Tiyo bermula dari kegelisahannya atas prioritas anggaran negara yang dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil, namun kini berkembang menjadi isu perlindungan hukum dan martabat demokrasi.
Tiyo secara terang-terangan menyebut rezim saat ini diisi oleh jajaran yang tidak kompeten, bahkan secara diksi menyebutnya sebagai pemerintahan yang “bodoh”.
“Penting untuk memberitahu bahwa presiden kita itu, kalau bahasa saya, bodoh. Mungkin ada yang tidak nyaman, saya minta maaf. Tetapi kalau kita kembali ke substansi, yang dimaksud adalah inkompetensi yang laten,” tegas Tiyo dengan nada bicara yang mantap dalam diskusi di kanal YouTube Abraham Samad Speak UP, beberapa waktu lalu.
Tiyo Ardianto juga membongkar pemicu di balik kritik pedasnya tersebut.
Pemicu utamanya adalah tragedi memilukan di NTT, di mana seorang pelajar kehilangan nyawa karena tak mampu membeli alat tulis seharga Rp10.000.
Ironi ini terjadi saat pemerintah menggelontorkan anggaran fantastis Rp1,2 triliun per hari untuk program makan bergizi gratis (MBG).
Tiyo pun melontarkan istilah “Maling Berkedok Gizi”, menuding program tersebut sebagai ladang korupsi politik yang mengorbankan sektor pendidikan.
“Negara sanggup bayar triliunan untuk makan, tapi gagal melindungi anak yang butuh buku. Ini inkompetensi laten,” tegas Tiyo.
Sebagai langkah nyata, BEM UGM bahkan menyurati UNICEF agar ikut mendesak Presiden Prabowo mengoreksi kebijakannya.
Salah satu poin utama yang disoroti Tiyo adalah kegagalan kabinet dalam merespons berbagai bencana dan isu sosial secara empatik.
Ia mencontohkan bagaimana narasi kampanye tetap didengungkan di lokasi bencana, serta pengabaian terhadap tragedi kemanusiaan seperti kasus bunuh diri anak di NTT akibat kemiskinan ekstrem.
“Presiden kita ini susah dibedakan apakah sebagai kepala negara atau ketua panitia MBG (Makan Bergizi Gratis). Beliau tidak sadar bahwa program ini mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya karena merampas anggaran pendidikan,” ungkap Tiyo.
Tiyo menilai, menteri-menteri dan pejabat di sekitar Presiden justru sibuk memoles citra pemerintah di depan dunia internasional, sementara di dalam negeri, kanal-kanal perbaikan dan aspirasi publik telah buntu.
Menurut Tiyo, Presiden Prabowo seolah terisolasi di dalam “menara gading” kekuasaan, di mana orang-orang di sekitarnya tidak cukup berani untuk menyampaikan realitas pahit yang terjadi di tengah masyarakat.
Hal ini menyebabkan kebijakan yang diambil seringkali berjarak jauh dari kebutuhan nyata rakyat Indonesia.
Salah satu poin utama yang disoroti Tiyo adalah kegagalan kabinet dalam merespons berbagai bencana dan isu sosial secara empatik.
Ia mencontohkan bagaimana narasi kampanye tetap didengungkan di lokasi bencana, serta pengabaian terhadap tragedi kemanusiaan seperti kasus bunuh diri anak di NTT akibat kemiskinan ekstrem.
Tiyo menilai, menteri-menteri dan pejabat di sekitar Presiden justru sibuk memoles citra pemerintah di depan dunia internasional, sementara di dalam negeri, kanal-kanal perbaikan dan aspirasi publik telah buntu.
Diintimidasi
Vokalnya suara Tiyo ternyata berbalas intimidasi.
Tiyo mengungkapkan bahwa dirinya dan lebih dari 40 pengurus BEM UGM menerima teror masif, mulai dari ancaman penculikan hingga rencana pembunuhan dari pihak anonim.
Merespons kondisi tersebut, pengacara kenamaan Reza Zaki melalui akun Instagram resminya menyatakan siap memberikan pendampingan hukum penuh secara cuma-cuma.
Zaki menilai kritik mahasiswa adalah bagian dari kontrol sosial yang harus dilindungi, bukan dibalas dengan ancaman nyawa.
Perseteruan Digital: Kritik vs Emoji Monyet Pejabat BGN
Terbaru, publik dikejutkan dengan tangkapan layar unggahan Tiyo yang memperlihatkan komentar dari Sony Sonjaya, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).
Dalam komentar tersebut, akun terverifikasi milik Irjen Pol. Sony Sonjaya kedapatan meninggalkan jejak berupa emoji monyet saat merespons kritik terhadap program MBG.
Tiyo membalas sindiran tersebut dengan narasi filosofis yang menohok.
“Monyet tidak pernah mendeklarasikan diri sebagai makhluk paling mulia. Tapi buktinya, monyet tidak pernah korupsi, tidak menindas saudaranya, dan tidak menjilat demi pangkat,” tulis Tiyo dalam unggahannya.
Tiyo menilai tindakan pejabat publik menggunakan emoji tersebut bukan menjatuhkan martabat pengkritik, melainkan menunjukkan ketidakdewasaan penguasa dalam menerima perbedaan pendapat.
Tantangan Debat Terbuka: “Bapak Mau Sampai Kapan Dibohongi?”
Sebagai bentuk tanggung jawab intelektual, Tiyo menantang Presiden Prabowo untuk hadir langsung di kampus UGM guna mendebat data dan kebijakan pemerintah secara terbuka, alih-alih hanya berdiskusi di ruang tertutup yang eksklusif.
“Kalau Pak Presiden mau mendengar suara kami, silakan datang ke UGM. Kita siapkan medan terbuka. Silakan sampaikan apa yang kau percaya tentang datamu, maka mahasiswa akan mendebat itu,” tuturnya menantang.
Tiyo menegaskan bahwa kritik yang ia sampaikan adalah hak rakyat sebagai “bos” kepada pemerintah yang ia ibaratkan sebagai “buruh outsourcing” selama lima tahun.
Baginya, mendiamkan inkompetensi adalah pengkhianatan terhadap masa depan bangsa.
Tiyo juga menyampaikan permintaan maaf jika diksi “bodoh” yang ia tujukan kepada pemerintah menimbulkan ketidaknyamanan, namun ia menegaskan bahwa itu adalah kritik atas tata kelola kebijakan yang dianggap gagal total.
“Maka sesungguhnya, Bapak mau sampai kapan Bapak dibohongi oleh orang-orang Bapak?” pungkas Tiyo, merujuk pada jarak antara laporan manis para menteri dengan realitas pahit di lapangan. (bc)