JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah ulama dan pimpinan organisasi Islam untuk berdiskusi mengenai perkembangan konflik di Timur Tengah. Pertemuan tersebut berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Kamis (5/3/2026), sekaligus dirangkai dengan agenda buka puasa bersama.
Langkah ini dilakukan setelah sebelumnya Presiden juga mengundang para mantan presiden dan ketua umum partai politik koalisi pemerintah guna mendengarkan berbagai pandangan terkait situasi geopolitik yang memanas.
Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Iskandar bersama Ketua MUI Bidang Penanggulangan Bencana Nusron Wahid menjadi tokoh agama pertama yang tiba di Istana sekitar pukul 15.48 WIB. Keduanya datang untuk memenuhi undangan Presiden dalam acara buka puasa bersama sekaligus dialog.
Anwar menyampaikan harapannya agar konflik yang tengah terjadi di Timur Tengah tidak semakin meluas. Ia menilai semua pihak perlu menahan diri dan mengutamakan upaya perdamaian, mengingat eskalasi konflik berpotensi berdampak terhadap perekonomian global, termasuk Indonesia.
“Kita berharap semua pihak dapat menahan diri agar perdamaian tercipta dan dampaknya terhadap ekonomi, khususnya Indonesia, bisa diminimalkan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Pembina Majelis Rasulullah Pusat Nabil Fuad Almusawa mengatakan kehadirannya di Istana juga untuk memberikan masukan kepada Presiden mengenai keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza.
Menurutnya, Presiden ingin mendengar berbagai pandangan mengenai situasi terbaru, termasuk konflik yang melibatkan Iran dan Amerika Serikat. Ia juga menilai keberadaan BoP sejauh ini belum berjalan efektif sehingga perlu dilakukan evaluasi.
“Presiden mungkin perlu meninjau kembali keanggotaan tersebut,” kata Nabil.
Ketua Dewan Penasihat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie turut mengapresiasi sikap Presiden yang sebelumnya menyampaikan belasungkawa atas wafatnya pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei.
Ia menilai langkah tersebut mencerminkan sikap moral Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar yang berlandaskan Pancasila.
Namun, Jimly menilai Indonesia juga perlu mengambil langkah diplomasi lanjutan. Salah satunya dengan menangguhkan sementara kewajiban keanggotaan dalam BoP hingga dua kondisi terpenuhi, yaitu meredanya konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel, serta adanya kepastian pengakuan Israel terhadap kemerdekaan Palestina.
Selain itu, ia mendorong Indonesia memainkan peran lebih besar dalam menjaga persatuan dunia Islam agar tidak terpecah oleh isu perbedaan mazhab maupun kepentingan geopolitik.
Dalam konferensi pers usai pertemuan, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan para ulama memahami langkah-langkah yang diambil Presiden dalam menyikapi konflik global.
Menurutnya, Presiden menegaskan bahwa setiap kebijakan yang diambil bertujuan menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Para ulama memahami bahwa langkah Presiden dilakukan demi menjaga keutuhan negara dan kedaulatan Republik Indonesia,” ujar Muzani.
Pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas Jombang, Mohammad Hasib Wahab Hasbullah, juga menyatakan dukungannya terhadap berbagai program pemerintah, khususnya di bidang ekonomi.
Ia berharap berbagai kebijakan yang dijalankan pemerintah dapat segera meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum MUI Marsudi Syuhud menilai pemerintah menunjukkan keseriusan dalam melindungi kepentingan nasional di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Teluk dan Timur Tengah.
Menurutnya, Indonesia akan terus berupaya mendorong terciptanya perdamaian dunia sembari memastikan keamanan dan kepentingan nasional tetap terjaga.
Ketua Umum Wahdah Islamiyah Muhammad Zaitun Rasmin juga mengaku terharu setelah mendengar langsung komitmen Presiden untuk terus berupaya memberikan kontribusi bagi perdamaian, termasuk bagi umat Islam di Palestina dan wilayah konflik lainnya.
Sebelumnya, Menteri Agama Nasaruddin Umar telah menyampaikan bahwa Presiden berencana mengundang para tokoh agama untuk berbuka puasa bersama di Istana.
Sebelum pertemuan dengan para ulama, Presiden juga telah mengundang sejumlah tokoh nasional, termasuk Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, dalam diskusi terkait situasi geopolitik global. (isl)