JAKARTA — Kementerian Keuangan Republik Indonesia mencatat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit sebesar Rp164,4 triliun atau setara 0,64 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hingga akhir April 2026.
Angka tersebut membaik dibanding posisi defisit pada Maret 2026 yang mencapai Rp240,1 triliun atau 0,93 persen dari PDB. Penurunan defisit ditopang oleh lonjakan penerimaan perpajakan yang tumbuh dua digit.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kondisi fiskal Indonesia masih berada dalam jalur yang aman dan sesuai dengan desain APBN 2026.
“Posisi defisit APBN saat ini masih sangat terjaga, terukur, dan sesuai desain APBN 2026. Pembiayaan anggaran juga dikelola secara prudent, efisien, dan fleksibel mengikuti dinamika pasar keuangan,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KITA, Selasa (19/5/2026).
Ia juga menilai tren defisit menunjukkan perbaikan signifikan dibanding bulan sebelumnya.
“Kemarin waktu Maret 0,93 persen, sekarang kalau 0,64 persen bulan April. Kalau dikali empat setahun kira-kira 1,8 persen, tapi kalau cara analis nggak gitu. Ini belum nari-nari,” kata Purbaya.
Di sisi lain, keseimbangan primer APBN hingga April 2026 masih mencatat surplus sebesar Rp28 triliun, menandakan kemampuan pemerintah menjaga kesehatan fiskal di tengah percepatan belanja negara.
Realisasi pendapatan negara hingga akhir April 2026 tercatat mencapai Rp918,4 triliun atau tumbuh 13,3 persen secara tahunan. Pertumbuhan tersebut terutama didorong oleh penerimaan pajak yang melonjak 16,1 persen menjadi Rp646,3 triliun.
Purbaya optimistis tren pertumbuhan penerimaan perpajakan masih akan terus berlanjut dan berpotensi mendekati 20 persen dalam beberapa bulan mendatang.
Sementara itu, realisasi belanja pemerintah pusat terus mengalami akselerasi. Hingga akhir April 2026, belanja negara telah mencapai Rp1.082 triliun atau sekitar 34,4 persen dari total pagu APBN tahun ini. (bc)