MALINAU — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memimpin rapat koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, Selasa (6/10/2026). Rakor membahas pembangunan infrastruktur jalan di kawasan perbatasan negara, termasuk akses menuju Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan.
Rakor digelar di Kantor Bupati Malinau. Tito hadir dalam kapasitasnya sebagai Mendagri sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).
Tito mengatakan, kunjungannya ke Malinau dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi infrastruktur jalan di kawasan perbatasan. Berdasarkan informasi yang diterimanya, sejumlah akses, khususnya menuju Krayan, masih mengalami kerusakan sehingga menghambat mobilitas masyarakat dan distribusi logistik.
“Mereka harus melalui seperti Krayan, harus melalui jalan udara atau jalan sungai, sampai berhari-hari. Nah, ini buat kita juga prihatin,” ujar Tito.
Menurut Tito, persoalan akses tersebut sebelumnya telah dibahas untuk mendapatkan penanganan. Namun, upaya tersebut belum menghasilkan penanganan yang optimal.
Perkembangan baru terjadi setelah Menteri Pertahanan yang juga Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional (DPN), Sjafrie Sjamsoeddin, meninjau kawasan perbatasan. Sjafrie kemudian berkoordinasi dengan Tito untuk memperkuat pembangunan kawasan perbatasan melalui program BNPP.
Tito menegaskan, pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan tidak hanya berkaitan dengan konektivitas dan pemerataan pembangunan, tetapi juga dengan penguatan kawasan terdepan negara.
“Nah, oleh karena itu Pak Menhan menelepon saya, menelepon Menteri PU, agar dikoordinasikan akses jalan ini harus bisa dituntaskan. Nah, tadi kita mendengar paparan dari Kementerian PU, mereka sanggup menyelesaikannya dalam waktu 3 tahun, paling lambat awal 2029, dimulai tahun depan 2027-2029,” kata Tito.
Dalam rapat tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum menyampaikan kebutuhan anggaran pembangunan infrastruktur sekitar Rp32 triliun.
Tito meminta Kementerian PU mematangkan konsep pembangunan serta menyusun rencana berdasarkan skala prioritas. Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang dan Bupati Malinau Wempi Wellem Mawa juga mengusulkan agar pembangunan diprioritaskan pada wilayah yang telah memiliki penduduk.
Rencana induk pembangunan nantinya akan dibagi berdasarkan kebutuhan dan skala prioritas setiap tahun, termasuk kebutuhan anggarannya.
“Kita akan matangkan dulu konsep, tadi dari PU akan mematangkan konsep Rencana Induk Pembangunannya, dan dibelah per tahun, sesuai skala prioritas tadi, berapa anggaran tiap tahun. Setelah itu kami akan melapor kepada Bapak Presiden,” ujar Tito.
Tito juga mengusulkan agar rapat lintas kementerian dan lembaga dilakukan secara rutin untuk memantau perkembangan pembangunan kawasan perbatasan.
Rakor tersebut turut dihadiri Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang, Bupati Malinau Wempi Wellem Mawa, Direktur Pertahanan Kementerian Pertahanan Raymond Lambok Malindo Sitanggang, Plt. Direktur Pembangunan Jalan Kementerian PU Moch. Iqbal Tamher, serta Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kaltara Kementerian PU Tri Bakti Mulianto. (bc/isl)