MEDAN — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki tujuan mulia untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan membangun generasi Indonesia yang sehat serta berkualitas. Namun, tujuan tersebut terancam tidak tercapai, apabila pelaksanaannya lebih berorientasi pada keuntungan, daripada kepentingan penerima manfaat.
Hal itu disampaikan Muhri Fauzi Hafiz, Wakil Sekretaris DPP Lembaga Masyarakat Peduli Makan Bergizi Gratis (LMP MBG). Muhri menilai, persoalan kualitas makanan, dugaan keracunan, hingga penyajian makanan yang tidak layak, berpotensi terus berulang apabila akar masalah dalam pengelolaan MBG tidak dibenahi.
“Tujuan mulia MBG tidak akan bertemu dengan hasil yang mulia, apabila pengelola atau pelaksananya hanya berorientasi pada keuntungan. Jangan sampai program untuk memperbaiki gizi generasi bangsa, justru menjadi ladang bagi pemburu rente,” ujar Muhri Fauzi Hafiz, Sabtu 10/10/2026.
Muhri menegaskan, istilah pemburu rente merupakan kritik terhadap perilaku yang lebih mengutamakan keuntungan, dibandingkan kualitas pelayanan, bukan tuduhan bahwa seluruh pengelola MBG memiliki perilaku tersebut.
Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya memperketat aturan atau mengubah besaran insentif. Tanpa komitmen dan integritas para pelaksana.
“Silakan pemerintah membuat kebijakan yang semakin ketat. Namun, kalau orientasi pelaksananya masih sebatas mengejar cuan, persoalan yang sama bisa terus berulang. Yang harus dibenahi bukan hanya sistemnya, tetapi juga pola pikir dan tanggung jawab orang-orang yang menjalankannya,” tegasnya.
Muhri menilai persoalan tersebut tidak terlepas dari kecenderungan masyarakat yang semakin mengukur keberhasilan berdasarkan materi dan keuntungan.
Muhri mencontohkan, tujuan mulia demokrasi dalam pemilihan kepala daerah dan anggota legislatif dapat tergerus ketika praktik politik uang lebih dominan, daripada kualitas kepemimpinan dan kepentingan masyarakat.
Menurutnya, kecenderungan serupa harus diantisipasi dalam pelaksanaan MBG. Jangan sampai, kepentingan mencari keuntungan mengalahkan tujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak dan masyarakat.
“Kalau semua diukur dengan uang, rente, dan keuntungan, lalu di mana letak pengabdian? MBG bukan sekadar proyek untuk menghasilkan pendapatan. Ada masa depan anak-anak Indonesia yang dipertaruhkan di dalamnya,” katanya.
Muhri mengingatkan, ketika kualitas makanan dan keselamatan penerima manfaat tidak menjadi prioritas, masyarakatlah yang akan menanggung akibatnya. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut juga berisiko menurunkan kepercayaan publik terhadap program pemerintah.
“Jangan biarkan tujuan mulia MBG kalah oleh kepentingan mencari cuan. Keberhasilan program ini harus diukur dari manfaat yang diterima masyarakat, bukan semata-mata dari keuntungan yang diperoleh pengelolanya,” tutup Muhri. (r/isl)