JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026). Pembentukan dewan ini menandai perubahan orientasi kebijakan pemerintah, dari sekadar memperluas akses layanan keuangan menjadi upaya meningkatkan kesejahteraan keuangan keluarga.
Peresmian ditandai dengan penekanan tombol sirene oleh Presiden Prabowo, didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi, serta Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti.
“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, Kamis, 22 Oktober 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan,” ujar Prabowo.
Dalam laporannya, Airlangga menjelaskan bahwa perubahan kelembagaan dari Dewan Nasional Keuangan Inklusif menjadi DNKK didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2026. Perubahan tersebut memperluas sasaran kebijakan agar tidak hanya berfokus pada kepemilikan rekening dan akses masyarakat terhadap layanan keuangan, tetapi juga pada kondisi keuangan keluarga secara menyeluruh.
“Kalau Dewan Nasional Keuangan Inklusif hanya inclusivity, Pak, hanya keterlibatan masyarakat mempunyai rekening. Tetapi Bapak Presiden sudah merubah orientasinya menjadi kesejahteraan keuangan keluarga, Pak,” kata Airlangga.
Menurutnya, keluarga menjadi fokus utama karena merupakan unit ekonomi terkecil dalam masyarakat. Karena itu, keberhasilan kebijakan ekonomi perlu dilihat dari manfaat nyata yang dirasakan setiap rumah tangga, bukan semata-mata dari indikator makroekonomi atau meningkatnya akses terhadap layanan keuangan.
“Jadi kalau kita bicara ekonomi makro, yang diluncurkan Pak Presiden di sini adalah keluarga per keluarga. Ekonomi terkecil di masyarakat kita adalah ekonomi keluarga,” ujarnya.
Airlangga juga memaparkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan OJK 2026. Berdasarkan data tersebut, tingkat inklusi keuangan Indonesia mencapai 93,61 persen, sedangkan tingkat literasi keuangan berada di angka 69,57 persen.
Data tersebut menjadi salah satu gambaran penting dalam mendorong kebijakan keuangan yang tidak hanya memastikan masyarakat dapat mengakses produk dan layanan keuangan, tetapi juga memiliki pemahaman yang memadai untuk mengelola keuangan secara bijak.
Dalam struktur DNKK, Presiden Prabowo bertindak sebagai ketua dewan, sementara Airlangga menjalankan tugas sebagai ketua harian. Kepemimpinan dewan turut melibatkan OJK, Bank Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan, dengan sejumlah menteri sebagai anggota.
Dalam pelaksanaannya, kebijakan kesejahteraan keuangan akan diarahkan pada tiga aspek utama, yakni financial wellness atau kondisi keuangan yang sehat, financial resilience atau kemampuan menghadapi guncangan keuangan, serta financial security atau rasa aman dalam mengelola keuangan.
Airlangga menambahkan, pemerintah telah menyiapkan strategi nasional terkait kesejahteraan keluarga. Sementara itu, implementasi di daerah akan didorong melalui penguatan literasi keuangan dan akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Melalui pembentukan DNKK, pemerintah diharapkan dapat memperkuat koordinasi kebijakan keuangan nasional hingga tingkat daerah, sekaligus memastikan akses keuangan memberikan manfaat yang lebih nyata bagi keluarga dan pelaku usaha. Dengan demikian, kesejahteraan rumah tangga diharapkan menjadi bagian penting dari penguatan ekonomi dan ketahanan bangsa. (r/isl)