Jakarta – Juru Bicara Partai Gerindra sekaligus anggota DPR RI, Kamrussamad, menyoroti kinerja sejumlah menteri di Kabinet Presiden Prabowo Subianto yang dinilainya belum optimal dalam mendukung agenda pemerintahan. Sejumlah nama yang disorot berasal dari Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), hingga Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Tiga menteri dari Partai Golkar yang menjadi sorotan ialah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, serta Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman.
Sorotan tersebut disampaikan Kamrussamad dalam perbincangan di kanal YouTube Akbar Faizal. Pernyataannya berkaitan dengan evaluasi terhadap kinerja kementerian, kemampuan menyelesaikan persoalan masyarakat, serta dukungan terhadap program prioritas Presiden Prabowo.
Kamrussamad menilai kementerian teknis yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik harus mampu memastikan kebijakan berjalan efektif. Ia menyinggung persoalan pemadaman listrik yang disebutnya telah berlangsung selama 10 bulan dan berpotensi mengganggu rantai pasok ekonomi di daerah.
“Karena itu bisa merusak rantai pasok ekonomi di daerah-daerah,” kata Kamrussamad, dikutip Kamis (29/10/2026).
Ketika Akbar Faizal menyebut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebagai pihak yang dimaksud, Kamrussamad melanjutkan penjelasannya dengan menyoroti persoalan bahan bakar minyak (BBM).
Menurutnya, berbagai keluhan masyarakat terkait sektor energi perlu menjadi perhatian pemerintah. Ia menilai menteri sebagai regulator memiliki peran penting untuk memastikan persoalan pelayanan publik tidak berkembang menjadi hambatan bagi aktivitas ekonomi.
Kamrussamad mengingatkan, gangguan pada rantai pasok dapat berdampak terhadap aktivitas ekonomi dari sisi permintaan maupun penawaran. Kondisi tersebut, menurutnya, juga berpotensi memengaruhi kepercayaan investor domestik dan global sehingga mereka memilih bersikap menunggu.
Meutya Hafid Disorot soal Judi Online dan Pinjol
Selain sektor energi, Kamrussamad menyoroti persoalan judi online dan pinjaman online yang dinilai masih menjerat masyarakat.
Ia mengaitkan persoalan tersebut dengan kinerja Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang dipimpin Meutya Hafid. Menurutnya, kementerian sebagai regulator perlu mengoptimalkan kewenangannya untuk menekan aktivitas ilegal di ruang digital.
“(Itu berkaitan dengan Kementerian Komdigi) sebagai fungsi regulatornya,” tuturnya.
Kamrussamad menilai aspirasi masyarakat harus menjadi salah satu pertimbangan penting dalam mengevaluasi kinerja kementerian. Ia juga mengingatkan bahwa persoalan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat tidak bisa hanya dilihat sebagai masalah sektoral.
Maman Abdurrahman Disorot soal Bunga Kredit UMKM
Nama ketiga dari Golkar yang disorot ialah Menteri UMKM Maman Abdurrahman. Kamrussamad mempertanyakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo mengenai penurunan suku bunga pinjaman bagi pelaku UMKM.
Ia mengingatkan bahwa Presiden sebelumnya telah menyampaikan harapan agar suku bunga pinjaman UMKM yang selama ini berada di atas 20 persen dapat diturunkan.
Namun, Kamrussamad mempertanyakan sejauh mana arahan tersebut telah ditindaklanjuti oleh kementerian terkait dan lembaga keuangan.
“Sekarang sudah enam bulan. Kita belum tahu lembaga keuangan mana yang sudah menurunkan suku bunga untuk UMKM menjadi single digit. Di mana fungsi kementerian yang bisa memfasilitasi tindak lanjut aspirasi yang disampaikan presiden ini kepada lembaga-lembaga keuangan?” ujarnya.
Menurutnya, kementerian harus mampu menjadi penghubung antara arahan Presiden, lembaga keuangan, dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, kebijakan yang disampaikan pemerintah tidak berhenti pada pernyataan, tetapi menghasilkan perubahan yang dirasakan pelaku usaha.
Yandri Susanto dan Tito Karnavian Disinggung soal Dana Desa
Kamrussamad turut menyoroti Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto dari PAN serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Ia menilai perlu ada penjelasan yang lebih memadai kepada masyarakat mengenai perubahan skema anggaran desa. Menurutnya, persoalan tersebut harus diterangkan secara terbuka agar tidak menimbulkan anggapan bahwa pemerintah mengurangi alokasi anggaran untuk desa.
Kamrussamad menjelaskan bahwa perubahan nomenklatur dan mekanisme penyaluran anggaran perlu dibedakan dari persoalan keberlanjutan anggaran yang ditujukan bagi pembangunan desa.
“Betul, secara nomenklatur anggaran desa digeser, tetapi APBN-nya tetap sampai ke desa,” katanya.
Ia juga menjelaskan bahwa perubahan skema tersebut, menurut pemahamannya, memungkinkan dukungan anggaran untuk program prioritas menjangkau desa lebih awal dibandingkan mekanisme sebelumnya.
Kamrussamad menilai kementerian terkait perlu memberikan penjelasan yang mudah dipahami masyarakat agar perubahan kebijakan anggaran tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Raja Juli Antoni Disorot soal Mitigasi Risiko
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dari PSI juga masuk dalam daftar pejabat yang disinggung Kamrussamad.
Ia menyoroti aspirasi publik mengenai mitigasi risiko yang dinilainya belum dipersiapkan secara memadai. Menurutnya, pemerintah harus terbuka terhadap kritik masyarakat, terutama ketika pelaksanaan program belum memenuhi harapan publik.
“Kita harus terbuka menerima kritikan dari publik. Karena kalau sampai begitu banyak menteri, banyaknya kepala badan tidak bisa memenuhi ekspektasi publik, Bang Akbar bisa bayangkan,” ujarnya.
Meski demikian, pernyataan tersebut merupakan penilaian Kamrussamad terhadap kinerja sejumlah pejabat, bukan pengumuman resmi mengenai menteri yang akan diberhentikan atau diganti.
Gerindra Minta Bappenas Lebih Aktif
Di luar kementerian yang disebutkan, Kamrussamad juga meminta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) di bawah pimpinan Rachmat Pambudy lebih aktif menyelaraskan visi dan misi pemerintah dengan aspirasi masyarakat.
Ia menilai Bappenas memiliki peran strategis dalam memastikan program pemerintah berjalan sesuai perencanaan dan kebutuhan di lapangan, termasuk aspirasi yang dihimpun melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).
“Kementerian ini punya hak penuh untuk mengatakan ini tidak sinkron, ini sinkron, ini boleh. Dalam posisi Bappenas ini, kita minta dia lebih aktif mengambil peran ke depannya,” kata Kamrussamad.
Ia juga menyinggung perlunya penjelasan mengenai pelibatan TNI dalam pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
Menurutnya, sinkronisasi kebijakan dan komunikasi publik penting agar program pemerintah dapat dipahami masyarakat serta berjalan sesuai tujuan yang ditetapkan.
Reshuffle Kabinet Tetap Menjadi Kewenangan Presiden
Sorotan Kamrussamad terhadap sejumlah menteri muncul di tengah perjalanan pemerintahan Prabowo yang telah melakukan beberapa kali perubahan susunan kabinet. Evaluasi terhadap kinerja menteri merupakan bagian dari dinamika pemerintahan, tetapi keputusan mengenai pergantian pejabat tetap berada di tangan Presiden.
Nama-nama yang disebut Kamrussamad belum dapat dipastikan sebagai daftar resmi menteri yang akan terkena reshuffle. Pernyataan tersebut lebih tepat dipahami sebagai kritik dan evaluasi politik terhadap sejumlah sektor pemerintahan.
Publik masih menunggu apakah sorotan tersebut akan ditindaklanjuti melalui evaluasi kebijakan, perbaikan kinerja kementerian, atau keputusan politik lebih lanjut dari Presiden Prabowo Subianto. (bc/isl)