JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memprioritaskan percepatan normalisasi 137 sungai yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah banjir susulan sekaligus mempercepat pemulihan infrastruktur dan kehidupan masyarakat di wilayah terdampak.
Perintah tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam rapat terbatas evaluasi penanganan pascabencana di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (9/11/2026). Normalisasi sungai menjadi salah satu agenda utama pemerintah menyusul masih terjadinya banjir susulan di sejumlah daerah.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, selaku Ketua Pelaksana Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra, mengungkapkan bahwa sejak April hingga Oktober 2026 tercatat sedikitnya 41 kejadian banjir susulan di tiga provinsi tersebut.
Akibatnya, sejumlah infrastruktur yang sebelumnya telah diperbaiki kembali mengalami kerusakan. Bahkan, kawasan yang sudah dibersihkan dari lumpur kembali terdampak banjir.
“Oleh karena itulah bahwa Presiden memberikan perintah untuk segera menormalisasi sungai, itu perintah paling utama. Sungai ini, jumlahnya ada 137, yang terdampak,” ujar Tito dalam keterangannya seusai rapat.
Berdasarkan data pemerintah, dari 137 sungai terdampak tersebut, sebanyak 31 sungai berada di Aceh, 48 sungai di Sumatera Utara, dan 58 sungai di Sumatera Barat.
Selain sungai, pemerintah juga melakukan penanganan terhadap 38 muara di tiga provinsi. Dari jumlah tersebut, tujuh muara telah selesai dinormalisasi, 11 masih dalam proses pengerjaan, sedangkan 20 lainnya belum tertangani.
Tito menjelaskan, tingginya sedimentasi sungai menjadi salah satu faktor yang meningkatkan risiko banjir ketika hujan kembali turun. Pendangkalan menyebabkan kapasitas tampung sungai berkurang sehingga air berpotensi meluap melewati tanggul.
“Presiden tadi sudah menekankan khusus untuk normalisasi sungai ini prioritas. Karena ini kalau sedimennya tinggi, ada hujan, kemudian dia akan keluar dari tanggul, banjir lagi,” jelasnya.
Untuk mempercepat pekerjaan tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum akan menjadi ujung tombak pelaksanaan normalisasi, dengan dukungan pemerintah daerah, TNI, Polri, serta berbagai pihak terkait.
Pemerintah daerah juga didorong memanfaatkan anggaran yang telah dialokasikan untuk mempercepat pengerukan sedimentasi sungai dan memperkuat tanggul di wilayah masing-masing.
Selain itu, pemerintah menyiapkan operasi modifikasi cuaca guna mengurangi potensi hujan ekstrem di kawasan yang masih menjalani proses pemulihan.
Presiden juga menugaskan TNI dan Polri, khususnya unsur Zeni, untuk membantu membersihkan sedimentasi sungai serta mendukung pembangunan tanggul di wilayah terdampak.
Dalam rapat tersebut, Tito turut menyampaikan bahwa pemerintah daerah dipersilakan kembali menetapkan status tanggap darurat apabila terjadi bencana susulan dengan dampak yang luas. Penetapan status tersebut diharapkan dapat mempercepat proses penanganan darurat, termasuk penggunaan anggaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak.
Sementara itu, Presiden Prabowo memastikan dukungan anggaran tersedia bagi kementerian dan lembaga terkait. Dengan demikian, persiapan pekerjaan hingga proses lelang dini dapat dilakukan sehingga kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bisa segera dimulai pada awal tahun.
Pemerintah berharap percepatan normalisasi sungai, penguatan tanggul, dan penanganan muara dapat mengurangi risiko banjir berulang sekaligus mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatra. (r/isl)