JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memperkuat kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, menyusul perkiraan puncak musim hujan yang akan berlangsung pada Desember 2026 hingga Februari 2027.
Langkah antisipasi tersebut dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/11/2026). Pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap potensi banjir dan tanah longsor akibat curah hujan ekstrem di berbagai wilayah Indonesia.
Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Teuku Faisal Fathani, menjelaskan bahwa awal musim hujan tahun ini mengalami kemunduran sekitar 20–30 hari. Sementara puncak musim hujan diperkirakan terjadi selama tiga bulan berturut-turut.
“Masuknya musim hujan tahun ini mundur 20–30 hari, dan nanti puncak musim hujan ada di 3 bulan, yaitu bulan Desember 2026, bulan Januari, dan bulan Februari 2027,” ujar Faisal seusai mengikuti rapat.
Menghadapi kondisi tersebut, BMKG telah menyiapkan sistem peringatan dini cuaca yang mampu memberikan informasi potensi bencana hingga tingkat kecamatan. Informasi tersebut mencakup prakiraan kondisi cuaca dalam beberapa jam ke depan hingga proyeksi bulanan.
BMKG juga akan memetakan wilayah berdasarkan tingkat kerawanan dengan kategori waspada, siaga, hingga awas.
“Jadi kecamatan mana di Indonesia yang mengalami kondisi status waspada, siaga, hingga awas,” jelasnya.
Pemetaan tersebut nantinya dipadukan dengan informasi potensi banjir dan tanah longsor sehingga pemerintah daerah maupun instansi terkait dapat mengambil langkah pencegahan lebih awal.
Modifikasi Cuaca untuk Lindungi Wilayah Pascabencana
Selain memperkuat sistem peringatan dini, pemerintah juga menyiapkan operasi modifikasi cuaca bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Langkah ini menjadi perhatian khusus, terutama untuk melindungi wilayah yang masih menjalani proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Operasi modifikasi cuaca diharapkan dapat mengurangi risiko hujan ekstrem di kawasan yang infrastrukturnya belum sepenuhnya pulih.
“Kita upayakan agar hujan tidak jatuh di daerah-daerah yang memang belum siap. Ada pembangunan-pembangunan yang sedang dikejar, itu juga akan kita jaga supaya tidak mengalami hujan ekstrem yang dapat menyebabkan bencana lanjutan,” ungkap Faisal.
BMKG juga terus memantau perkembangan siklon tropis yang berpotensi memengaruhi kondisi cuaca Indonesia. Pada akhir 2026, potensi siklon tropis diperkirakan lebih banyak berasal dari belahan bumi utara. Sementara pada awal 2027, pembentukan siklon diperkirakan lebih dominan terjadi di wilayah selatan garis khatulistiwa.
Untuk mendukung kesiapsiagaan nasional, BMKG akan terus memperbarui informasi perkembangan cuaca dan menyampaikannya kepada kementerian serta lembaga terkait.
Pemerintah menempatkan keselamatan masyarakat, perlindungan wilayah rawan bencana, serta keberlanjutan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sebagai perhatian utama menjelang puncak musim hujan.
Dengan penguatan sistem peringatan dini, pemetaan risiko, dan operasi modifikasi cuaca, pemerintah berupaya menekan potensi dampak banjir dan longsor serta mencegah terjadinya bencana susulan di berbagai daerah. (r/isl)