Perspektif hukum tata negara, ekonomi konstitusional, dan keseimbangan politik nasional.
Oleh: Rahmad Gustin, SE
Aktivis Islam Sumut
Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden pada 12 November 2026 membuka babak baru dalam konfigurasi politik pemerintahan Prabowo Subianto. Presiden kini menghadapi kebutuhan untuk menentukan figur yang dapat mendampingi dan memperkuat pemerintahannya hingga akhir masa jabatan pada 20 Oktober 2029.
Dalam konteks tersebut, Yusril Ihza Mahendra merupakan salah satu figur yang patut dipertimbangkan secara serius. Bukan semata karena pengalaman politiknya, melainkan karena kombinasi kepakaran hukum tata negara, pengalaman pemerintahan, dan latar belakang intelektual yang dimilikinya.
Setidaknya ada tiga variabel strategis yang menarik untuk dikaji ;
Pertama, kepakaran hukum tata negara untuk mengawal agenda ekonomi konstitusional.
Salah satu pekerjaan besar Prabowo adalah merealisasikan amanat Pasal 33 UUD 1945, terutama penguasaan negara atas sumber daya alam dan cabang produksi strategis untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Agenda tersebut tidak selalu berjalan mulus. Konsentrasi kekuatan ekonomi, kepentingan oligarki lokal maupun global, serta berbagai kepentingan bisnis dapat menjadi tantangan dalam pelaksanaan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan nasional.
Di sinilah kepakaran Yusril memiliki relevansi. Pengalaman akademik dan hukumnya berpotensi memperkuat fondasi konstitusional setiap kebijakan strategis pemerintah, memastikan agenda kedaulatan ekonomi berjalan berdasarkan hukum, serta memperkuat legitimasi negara ketika berhadapan dengan kepentingan ekonomi yang bertentangan dengan kepentingan publik.
Kedua, penguatan legitimasi intelektual dan kepercayaan publik.
Yusril memiliki latar belakang akademik dan pengalaman panjang dalam lingkungan pemikiran hukum serta politik Islam sebagai seorang kader Mohammad Natsir. Kehadirannya dalam kepemimpinan nasional berpotensi memperluas komunikasi pemerintah dengan kalangan cendekiawan Muslim, akademisi, ulama, dan intelektual kebangsaan.
Nilai tambahnya bukan sekadar representasi identitas, tetapi kemungkinan memperkuat dialog antara Islam, konstitusi, demokrasi, dan keadilan sosial.
Namun, kepercayaan publik tetap harus dibangun melalui kinerja pemerintahan, bukan hanya melalui figur yang menduduki jabatan.
Ketiga, keseimbangan konfigurasi politik menuju 2029.
Yusril juga menarik dilihat dari perspektif peta politik domestik. Partai Bulan Bintang (PBB) tidak memiliki kursi DPR RI hasil Pemilu 2024. Dengan demikian, Yusril tidak membawa kepentingan fraksi sendiri di Senayan sebagaimana figur yang berasal dari partai-partai parlemen.
Kondisi tersebut dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam menjaga keseimbangan koalisi pemerintahan. Yusril juga lebih dikenal melalui kapasitas hukum, akademik, dan pemerintahan daripada sebagai figur dengan basis elektoral nasional yang dominan.
Namun, tidak adanya kursi parlemen tidak otomatis berarti tidak adanya pengaruh atau aspirasi politik menuju 2029. Faktor tersebut tetap perlu dinilai secara proporsional.
Penutup
Pada akhirnya, persoalan pengisian jabatan Wakil Presiden bukan sekadar mencari pendamping Presiden, tetapi menentukan figur yang dapat memberikan nilai tambah bagi keberhasilan pemerintahan sampai 2029.
Yusril Ihza Mahendra memiliki sejumlah modal yang relevan untuk dipertimbangkan: kepakaran hukum tata negara, pengalaman pemerintahan, komunikasi politik, dan latar belakang intelektual Islam.
Pertanyaan strategisnya adalah: apakah kapasitas tersebut dapat diterjemahkan menjadi penguatan agenda ekonomi konstitusional, peningkatan kepercayaan publik, dan stabilitas pemerintahan?
Jika ketiga hal tersebut dapat diwujudkan, Yusril merupakan salah satu alternatif yang layak masuk dalam pembahasan serius mengenai pengisian jabatan Wakil Presiden.