Jakarta – Pengunduran diri secara sukarela Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden tidak serta-merta menutup peluang bagi pihak yang merasa dirugikan untuk menempuh jalur hukum.
Pengamat hukum Muhammad Gumarang menilai, persoalan terkait dokumen kesetaraan pendidikan yang digunakan Gibran sebagai persyaratan pencalonan pada Pilpres 2024 masih dapat dipersoalkan melalui mekanisme hukum, baik pidana maupun perdata.
“Bagi pihak yang merasa tidak puas dalam proses pengunduran diri Wapres Gibran dengan cara sukarela tersebut, disarankan menyikapi putusan MA tersebut melalui proses hukum, baik pidana maupun perdata bagi pihak yang merasa dirugikan, sepanjang memiliki kedudukan hukum (legal standing),” kata Gumarang kepada wartawan, Sabtu (14/11/2026).
Gumarang menjelaskan, putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai surat keterangan kesetaraan pendidikan Gibran dapat menjadi dasar pertimbangan bagi pihak yang merasa dirugikan untuk mengambil langkah hukum.
Namun, ia mengingatkan bahwa setiap gugatan maupun laporan hukum harus memenuhi persyaratan, termasuk adanya kedudukan hukum atau legal standing dari pihak yang mengajukannya.
Dalam keterangannya, Gumarang juga menyoroti putusan MA yang menyatakan surat keterangan kesetaraan SMA atau sederajat atas nama Gibran tidak sah dan batal demi hukum.
Menurutnya, amar putusan tersebut memuat kewajiban bagi pihak tergugat, termasuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), untuk melaksanakan ketentuan yang telah diputuskan oleh MA.
“Merujuk pada amar putusan MA, maka yang mempunyai kewajiban untuk menjalankan amar putusan tersebut adalah pihak tergugat, di antaranya Mendikdasmen, untuk memusnahkan suket kesetaraan SMA atau sederajat atas nama Gibran dan dinyatakan suket tersebut tidak sah dan batal demi hukum,” jelasnya.
Meski demikian, Gumarang menegaskan adanya perbedaan antara kewajiban pihak tergugat dalam melaksanakan amar putusan MA dengan peluang hukum yang dapat ditempuh oleh pihak lain.
Ia berpandangan, putusan tersebut dapat menjadi bukti hukum bagi pihak yang merasa dirugikan akibat dugaan pelanggaran administrasi maupun prosedur dalam pemenuhan persyaratan pencalonan Gibran sebagai Wakil Presiden pada 2024.
Lebih lanjut, Gumarang membandingkan mekanisme pengunduran diri secara sukarela dengan pemakzulan atau impeachment. Menurutnya, kedua mekanisme tersebut memiliki konsekuensi pemberhentian dari jabatan Wakil Presiden, meskipun melalui prosedur yang berbeda.
Ia menilai pengunduran diri sukarela relatif lebih baik dari sisi hukum, politik, waktu, biaya, serta upaya menjaga ketertiban masyarakat.
“Prinsipnya juga sama antara pengunduran diri sukarela dengan pemakzulan, hanya berbeda cara saja, namun bermakna sama ingin mengganti atau memberhentikan Wapres Gibran,” demikian Gumarang. (bc/isl)