Panggung Politik, Dramaturgi Kekuasaan dan Independensi Muhammadiyah
Oleh: Jufri
Saya menyaksikan pidato Presiden Prabowo Subianto pada pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu. Prabowo tampil santai, penuh semangat, banyak bercanda, dan terlihat tanpa beban. Padahal, dinamika politik nasional sedang tidak sederhana. Di hadapannya duduk sejumlah tokoh dan menteri yang pada pemerintahan sebelumnya dikenal dekat dengan Jokowi. Bahkan, ada yang pernah berada dalam barisan pendukung wacana perpanjangan masa jabatan presiden hingga tiga periode. Sebut saja Bahlil Lahadalia, Tito Karnavian, Zulkifli Hasan, dan sejumlah nama lainnya.
Ada beberapa bagian pidato yang menarik perhatian saya. Ketika menyebut Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Prabowo menyelipkan istilah “Siratal Mustaqim” yang mengundang senyum hadirin. Raja Juli sendiri punya perjalanan politik yang menarik. Dahulu, ketika menjadi kader PSI dan berada dalam barisan pendukung Jokowi, ia pernah melontarkan kritik dan sindiran kepada Prabowo. Kini, ia justru menjadi menteri dalam kabinet Prabowo. Bahkan, baru-baru ini ia mengundurkan diri dari jabatan Sekjen PSI dan aktivitas kepartaian dengan alasan ingin berkonsentrasi membantu Presiden.
Nama Tito Karnavian juga menarik dicermati. Ia merupakan salah satu figur penting pada pemerintahan Jokowi, dipercaya menjadi Menteri Dalam Negeri sejak 2019, dan kini kembali dipercaya Prabowo menduduki jabatan yang sama. Bahlil dan Zulkifli Hasan pun merupakan contoh figur yang tetap berada dalam lingkaran pemerintahan setelah pergantian presiden. Bahkan Bahlil dikenal sangat dekat dengan Jokowi dan pernah melontarkan gagasan Jokowi tiga periode dan istilah raja Jawa yang populer .
Prabowo juga memberikan pujian kepada Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Bahkan, ia mengungkapkan kelegaannya setelah memilih Suyudi untuk memimpin Polri dengan mengatakan, “Alhamdulillah, negara terselamatkan.”
Tidak kalah menarik, Prabowo berbicara cukup keras tentang integritas kekuasaan. Ia menyebut menteri bisa dibeli, jenderal bisa dibeli, bahkan presiden pun bisa dibeli. Ia juga menggunakan istilah “pelacur intelektual” untuk menggambarkan kalangan intelektual yang menurutnya menggadaikan pikiran dan kepintarannya demi kepentingan tertentu.
Pidato tersebut memperlihatkan banyak sisi yang bisa dibaca, bukan hanya dari isi perkataan Presiden, tetapi juga dari simbol, humor, pilihan nama, dan suasana politik yang dibangun.
**Politik memang memiliki panggungnya sendiri.**
Dalam perspektif komunikasi politik, fenomena ini menarik dibaca melalui teori dramaturgi. Kehidupan sosial, termasuk politik, sering kali menyerupai sebuah pertunjukan. Ada panggung depan (*front stage*), tempat seseorang menampilkan citra dan identitas kepada publik, serta panggung belakang (*back stage*), tempat berbagai strategi dan kepentingan dipersiapkan.
Hari ini kita menyaksikan sejumlah tokoh yang dahulu sangat dekat dengan Jokowi, sekarang tampil begitu akrab dengan Prabowo. Dulu ada suasana Jokowimania, sekarang kita melihat suasana yang bisa disebut Prabowomania.
Apakah perubahan itu salah? Tentu tidak otomatis demikian. Dalam demokrasi, perubahan pilihan, koalisi, dan posisi politik merupakan sesuatu yang biasa. Namun, publik tetap berhak mengingat rekam jejak dan mempertanyakan konsistensi.
Sebab, yang perlu diuji bukan sekadar kemampuan seseorang berpindah panggung, melainkan apakah prinsip dan integritasnya tetap sama ketika panggung kekuasaan berubah.
Saya kira, pernyataan Prabowo tentang menteri, jenderal, bahkan presiden yang bisa dibeli juga perlu mendapat perhatian serius. Jika uang dapat membeli pengaruh, mengendalikan opini, bahkan memengaruhi keputusan negara, maka persoalannya bukan sekadar siapa presidennya, melainkan kualitas demokrasi dan integritas penyelenggaraan negara.
Tentu, pernyataan seperti itu harus diikuti keterbukaan dan bukti. Siapa yang membeli, siapa yang dibeli, dan untuk kepentingan apa? Jangan sampai kritik keras hanya menjadi retorika politik tanpa tindak lanjut.
Begitu pula istilah pelacur intelektual. Intelektual seharusnya menjadi kekuatan moral dan sumber pencerahan masyarakat, bukan sekadar pembenar kebijakan penguasa atau alat kepentingan politik. Kepintaran tanpa integritas justru bisa menjadi persoalan bagi kehidupan demokrasi.
Lalu, bagaimana posisi Muhammadiyah?
Menurut saya, inilah bagian yang jauh lebih penting untuk direnungkan. Kehadiran Presiden dan para menteri dalam Tanwir tentu patut diapresiasi. Muhammadiyah memiliki kontribusi besar dalam pendidikan, kesehatan, sosial, dan pembangunan bangsa. Hubungan baik dengan pemerintah merupakan sesuatu yang wajar dan diperlukan.
Namun, Muhammadiyah tidak boleh kehilangan independensinya. Organisasi ini memiliki sejarah panjang, ideologi, dan tradisi intelektual yang tidak boleh bergantung pada siapa yang sedang berkuasa.
Saya sering menggunakan ungkapan: berjarak dengan pemerintah, tetapi menyatu dengan negara.
Artinya, Muhammadiyah harus tetap kritis-konstruktif. Mendukung kebijakan yang baik, memberikan apresiasi terhadap keberhasilan, tetapi juga berani menyampaikan kritik jika ada kebijakan yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat.
Kita tidak perlu menjadi penjilat kekuasaan, tetapi juga tidak harus menjadi penghujat pemerintah. Sikap moderat bukan berarti kehilangan keberanian, melainkan kemampuan menjaga keseimbangan antara apresiasi, kritik, dan tanggung jawab kebangsaan.
Bagi saya, ada pelajaran sederhana dari panggung Tanwir tersebut. Presiden boleh berganti, menteri boleh berganti, koalisi boleh berubah, bahkan para politisi boleh berganti barisan. Tetapi nilai, integritas, dan prinsip perjuangan tidak boleh ikut berganti hanya karena perubahan kekuasaan.
Muhammadiyah sudah hadir jauh sebelum Jokowi dan Prabowo menjadi presiden. Insyaallah, setelah keduanya tidak lagi memegang kekuasaan, Muhammadiyah tetap melanjutkan dakwah dan pengabdiannya.
Karena itu, jangan sampai kita terlalu sibuk membaca siapa yang berada di belakang Presiden, tetapi lupa bertanya siapa yang sesungguhnya memperjuangkan kepentingan rakyat.
Silakan politisi berganti panggung dan berganti atribut. Tetapi Muhammadiyah jangan sampai berganti prinsip.
Sebab, Muhammadiyah bukan milik penguasa. Muhammadiyah adalah milik persyarikatan, umat, dan bangsa.
Silaturahmi Kolaborasi Sinergi Harmoni