Kemendagri Dorong Pemda Publikasikan Capaian Dua Tahun Pemerintahan kepada Masyarakat

Nasional, Politik12 Dilihat

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah (Pemda) mengoptimalkan publikasi capaian kinerja dua tahun pemerintahan agar informasi mengenai program dan hasil pembangunan dapat diketahui masyarakat secara luas.

Dorongan tersebut merupakan tindak lanjut Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10/8834/SJ tentang Penyampaian Informasi Capaian Kinerja Dua Tahun Pemerintahan. Melalui kebijakan tersebut, Pemda diharapkan turut menyebarluaskan informasi mengenai berbagai program dan capaian pembangunan pemerintah pusat hingga ke daerah.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Mey Rany Wahida Utami, mengatakan pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam memastikan informasi pembangunan menjangkau masyarakat. Kedekatan Pemda dengan masyarakat dinilai dapat membantu menghubungkan capaian nasional dengan kondisi, kebutuhan, serta manfaat yang dirasakan langsung oleh warga di setiap daerah.

Hal tersebut disampaikan Rany dalam forum Penyampaian Informasi Capaian Kinerja Dua Tahun Pemerintah di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Rany menjelaskan, publikasi capaian pembangunan membutuhkan koordinasi antara perangkat daerah dan pengelola kehumasan. Kepala organisasi perangkat daerah (OPD) diharapkan aktif menyediakan data sektoral dan informasi teknis yang akurat, sedangkan pengelola kehumasan bertugas mengemas informasi tersebut agar mudah dipahami dan relevan bagi masyarakat.

“Kita mungkin selanjutnya menghubungkan capaian nasional dengan kondisi daerah. Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) diharapkan mendukung penyediaan data sektoral dan konfirmasi teknis, pengelola kehumasan kemudian mengemasnya menjadi informasi yang relevan bagi masyarakat termasuk pengalaman dan kesaksian penerima manfaatnya,” ujar Rany.

Menurutnya, publikasi capaian kinerja pemerintah bukan sekadar memperluas jangkauan informasi, melainkan juga bagian dari keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat.

Karena itu, Pemda didorong memanfaatkan berbagai saluran komunikasi, mulai dari situs resmi pemerintah, media sosial, videotron, hingga kanal informasi lainnya. Informasi yang disampaikan juga harus didukung data yang telah diverifikasi.

Kemendagri turut mengapresiasi sejumlah daerah yang telah aktif mempublikasikan capaian pembangunan. Di antaranya Pemerintah Kabupaten Garut dan Pemerintah Kabupaten Karangasem yang memanfaatkan berbagai kanal komunikasi daerah untuk menyampaikan capaian pembangunan di sektor pendidikan.

Langkah tersebut diharapkan menjadi contoh bagi pemerintah daerah lainnya dalam memperkuat komunikasi publik mengenai hasil pembangunan.

Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Puji Hartoyo, mengingatkan bahwa komunikasi pemerintah harus berlangsung dua arah. Pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan program dan capaian pembangunan, tetapi juga perlu mendengarkan aspirasi, keluhan, serta masukan masyarakat untuk mengetahui manfaat program yang telah dirasakan.

“Komunikasi bukan pencitraan diri, rakyat butuh karya dan bukti,” tegas Puji.

Dalam forum tersebut, Kolonel Infanteri Andrian Siregar dari Satgas Pembangunan Jembatan TNI AD memaparkan perkembangan pembangunan Jembatan Garuda.

Hingga 17 November 2026, sebanyak 3.404 unit jembatan telah dibangun dari target 5.302 unit. Sementara itu, sebanyak 1.898 unit lainnya masih dalam tahap pengerjaan.

Pembangunan tersebut diperkirakan memberikan manfaat bagi sekitar tujuh juta warga dan menghubungkan 13.732 desa/kelurahan.

“Dan menghubungkan 15.000 lebih sekolah, 7.800 fasilitas kesehatan, dan 8.165 fasilitas dari sektor ekonomi yang ada di wilayah,” ungkap Andrian.

Adapun Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Ardhyta Agus Setiawan, memaparkan penanganan infrastruktur pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Dalam kesempatan yang sama, Kementerian Pertanian menyampaikan capaian produksi beras nasional pada 2025 yang mencapai 34,69 juta ton. Sementara cadangan beras pemerintah tercatat sebesar 4,61 juta ton per September 2026.

Forum tersebut juga menghadirkan para perwakilan kementerian dan lembaga untuk menyampaikan berbagai capaian pembangunan sesuai bidang masing-masing.

Kemendagri berharap informasi yang disampaikan dapat menjadi bahan bagi Pemda dalam menyusun materi komunikasi publik sesuai karakteristik dan kebutuhan masyarakat setempat. Dengan demikian, publikasi pembangunan tidak hanya menjangkau masyarakat secara luas, tetapi juga membantu warga memahami hasil dan manfaat program pemerintah. (bc/isl)