KARIMUN – Kejaksaan Negeri (Kejari) Karimun melakukan terobosan dalam pelaksanaan pemusnahan barang rampasan hasil tindak pidana. Bekerja sama dengan PT PLN Indonesia Power (IP) Unit Bisnis Pembangkitan (UBP) Kepulauan Riau, Kejari Karimun memanfaatkan boiler mesin Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tanjungbalai Karimun untuk memusnahkan sebanyak 1.730 bal pakaian bekas.
Pemusnahan barang rampasan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) tersebut dilaksanakan pada Rabu (18/11/2026), melalui Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI bersama Kejaksaan Negeri Karimun.
Langkah ini dilakukan dengan mempertimbangkan efisiensi anggaran sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas industri yang tersedia. Pakaian bekas hasil rampasan perkara tindak pidana tersebut dimasukkan ke dalam boiler PLTU untuk dimusnahkan.
Kegiatan tersebut disaksikan langsung Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, bersama Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Khusus Kepulauan Riau, perwakilan Ketua Pengadilan Negeri, para asisten di lingkungan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, serta sejumlah pejabat dari instansi terkait.
Manajer UBP Kepulauan Riau, Herowico Thama Nurahman, menyampaikan bahwa kerja sama tersebut memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Selain membantu proses pemusnahan barang rampasan, pakaian bekas tersebut juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar tambahan dalam boiler PLTU.
“Ini juga dapat menjadi tambahan bahan bakar boiler kami. Jadi, kerja sama ini saya nilai sangat baik dan bermanfaat bagi kedua belah pihak,” ujar Herowico.
Pemusnahan ini menjadi kegiatan perdana hasil kolaborasi strategis antara Kejaksaan Negeri Karimun dengan Unit Pembangkitan PLTU Tanjungbalai Karimun.
Metode tersebut dinilai sebagai sebuah terobosan dalam pelaksanaan eksekusi barang rampasan negara. Selain berpotensi menekan biaya pemusnahan, pemanfaatan boiler PLTU juga diharapkan menjadi alternatif yang lebih efisien dan akuntabel.
Ke depan, pola kerja sama ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi satuan kerja Kejaksaan di seluruh Indonesia dalam menyelesaikan eksekusi barang rampasan, dengan tetap memperhatikan aspek pengelolaan lingkungan dan meminimalkan potensi pencemaran.
Melalui kegiatan ini, Kejaksaan RI menegaskan komitmennya untuk menuntaskan setiap tahapan penegakan hukum secara transparan dan akuntabel. Pemusnahan barang rampasan juga menjadi langkah penting untuk memastikan barang hasil tindak pidana tidak disalahgunakan ataupun kembali beredar di tengah masyarakat. (bc/isl)
