JAKARTA – Bareskrim Polri terus mendalami dugaan tindak pidana makar yang dikaitkan dengan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Hingga kini, penyidik telah memeriksa 59 saksi dan menelusuri sejumlah bukti untuk mengungkap ada atau tidaknya unsur makar dalam perkara tersebut.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol. Susatyo Purnomo Condro mengungkapkan, penyidikan difokuskan pada tiga aspek utama, yakni persiapan perbuatan, pemufakatan jahat, serta permulaan pelaksanaan tindak pidana.
Ketiga aspek tersebut menjadi perhatian penyidik untuk membuktikan apakah terdapat rangkaian tindakan yang memenuhi unsur tindak pidana makar, bukan semata-mata adanya aktivitas penyadapan ilegal.
“Tiga hal ini yang menjadi fokus kami mengumpulkan barang bukti,” kata Susatyo di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (19/11/2026).
Susatyo menjelaskan, sejak laporan polisi terkait dugaan makar diterbitkan pada 11 November 2026, penyidik telah meminta keterangan dari 59 saksi. Pemeriksaan dilakukan untuk menyusun konstruksi perkara sekaligus mencocokkan keterangan para saksi dengan dokumen dan barang bukti yang telah diperoleh.
Selain memeriksa saksi, penyidik juga melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi guna mencari dokumen maupun barang bukti elektronik yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut.
Menurut Susatyo, pembuktian dugaan tindak pidana terhadap keamanan negara membutuhkan proses yang cermat. Setiap informasi yang diperoleh harus diuji dan dicocokkan dengan bukti yang tersedia.
Sebagai bagian dari pengawasan, Bareskrim mengagendakan gelar perkara internal dengan melibatkan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Pelibatan lembaga tersebut dimaksudkan untuk memastikan proses penyidikan berjalan sesuai prosedur dan tetap objektif.
Penyidik juga menjadwalkan ekspose perkara bersama tim Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Agung pada Jumat (20/11/2026).
Kasus dugaan makar ini berkaitan dengan perkara penyadapan ilegal, akses ilegal, serta penghapusan dokumen elektronik yang disebut menyasar Presiden Prabowo dan sejumlah pihak lainnya.
Dalam perkara penyadapan, Bareskrim sebelumnya menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Keempatnya diduga terlibat dalam aktivitas penyadapan tanpa prosedur yang sah. Namun, status tersangka dalam perkara penyadapan tersebut tidak serta-merta membuktikan keterlibatan mereka dalam dugaan tindak pidana makar.
Polri menyatakan penanganan dugaan makar dilakukan melalui proses penyidikan tersendiri untuk memastikan apakah terdapat unsur pidana sebagaimana yang disangkakan.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebelumnya menyebut penyidik masih perlu mengungkap sejumlah hal mendasar, mulai dari tujuan penyadapan, pihak yang memanfaatkan hasil penyadapan, hingga kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Dengan pemeriksaan 59 saksi, penggeledahan sejumlah lokasi, serta pengumpulan dokumen dan barang bukti elektronik, penyidik kini berupaya membuktikan apakah terdapat hubungan antara dugaan penyadapan ilegal dengan unsur-unsur tindak pidana makar.
Gelar perkara bersama Kompolnas dan ekspose dengan Kejaksaan Agung menjadi tahapan penting untuk melihat perkembangan konstruksi hukum perkara yang menyita perhatian publik tersebut, terutama karena turut dikaitkan dengan sejumlah mantan pejabat tinggi Polri. (bc/isl)
