Satgas PKH Tertibkan Kawasan Terafiliasi PT GSL dan PT RAPP di Riau, Temukan Ribuan Hektare Pelanggaran

Hukum18 Dilihat
RIAU – Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melakukan penertiban terhadap dua kawasan yang terafiliasi dengan PT GSL dan PT RAPP di Provinsi Riau, Jumat (20/11/2026).

Penertiban tersebut dilakukan menyusul temuan dugaan pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan, mulai dari aktivitas pengolahan hasil perkebunan sawit yang diduga berasal dari kawasan hutan tanpa izin hingga berbagai pelanggaran dalam areal perizinan kehutanan.

Sasaran pertama adalah pabrik kelapa sawit nonkebun milik PT GSL yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi. Perusahaan tersebut terindikasi melakukan pembelian dan pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit yang bersumber dari aktivitas perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin.

Berdasarkan hasil temuan, keberadaan pabrik kelapa sawit PT GSL diduga turut mendorong semakin masifnya perambahan kawasan hutan di sekitarnya untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit.

Atas temuan tersebut, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses atas permohonan pelepasan kawasan hutan seluas sekitar 42 hektare. Area tersebut selanjutnya direkomendasikan untuk ditolak permohonan pelepasan kawasan hutannya dan dilakukan penguasaan kembali oleh Satgas PKH.

Izin PT RAPP Dicabut, Areal Kerja 338.536 Hektare Kembali Dikuasai Negara

Secara paralel, Satgas PKH juga melakukan penertiban terhadap kawasan PT RAPP di Kabupaten Pelalawan. Perusahaan tersebut memiliki areal kerja sekitar 338.536 hektare dan telah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).

Pencabutan izin tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026.

Keputusan tersebut didasarkan pada sejumlah temuan pelanggaran, di antaranya kebakaran lahan gambut yang terjadi berulang kali, keberadaan perkebunan kelapa sawit seluas sekitar 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin seluas sekitar 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung seluas sekitar 211,54 hektare.

Selain itu, ditemukan persoalan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak terhadap habitat Gajah Sumatera.

Dengan dicabutnya izin tersebut, seluruh kegiatan di dalam areal perizinan dihentikan dan kawasan kembali berada dalam penguasaan negara. Sementara itu, kewajiban pemulihan lingkungan dan tanggung jawab hukum perusahaan tetap berlaku.

Pemerintah Tegaskan Penertiban Kawasan Hutan

Penertiban terhadap kedua perusahaan tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam menindak pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan. Pemerintah menegaskan bahwa setiap pihak yang memanfaatkan kawasan hutan wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta bertanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan.

Melalui Satgas PKH, pemerintah terus melakukan penertiban terhadap berbagai bentuk pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan. Langkah ini sekaligus menjadi upaya mengembalikan fungsi kawasan hutan dan memperbaiki tata kelola kehutanan sesuai peruntukannya.

Satgas PKH menyatakan akan melanjutkan penertiban secara tegas, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga.

Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat perlindungan kawasan hutan, menjaga kelestarian ekosistem, serta memastikan aset negara dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (bc/isl)