DPW HARI Sumut Soroti Berbagai Dugaan Penyimpangan di Dinas SDABMBK Medan, Rico Waas Diminta Tidak Menutup Mata  

Medan27 Dilihat

MEDAN – DPW Himpunan Aktivis Republik Indonesia (HARI) Sumatera Utara menyoroti berbagai informasi dan dugaan persoalan yang berkembang di lingkungan Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan.

 

Sejumlah persoalan yang menjadi sorotan meliputi dugaan pengondisian pemenang dalam proses mini kompetisi, dugaan pembagian atau pengaturan paket pekerjaan, informasi dugaan fee proyek sebesar 10 persen, hingga informasi mengenai dugaan keterkaitan oknum berinisial FR di lingkungan dinas tersebut.

 

Selain itu, mencuat pula informasi mengenai dugaan adanya proyek yang disebut-sebut sebagai “proyek pengamanan” dan diduga berkaitan dengan UPT Medan Utara. Seluruh informasi tersebut perlu mendapatkan klarifikasi serta penelusuran lebih lanjut oleh pihak berwenang.

 

Ketua DPW HARI Sumut, M. Khairuddin Hasibuan menegaskan, berbagai dugaan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan.

 

“Kami meminta Wali Kota Medan lebih peka dan segera mengambil langkah konkret. Jangan sampai berbagai dugaan yang terus berkembang di lingkungan SDABMBK hanya menjadi isu tanpa kejelasan. Kami mendesak evaluasi menyeluruh terhadap Kepala Dinas SDABMBK beserta sejumlah kepala UPT, khususnya UPT Medan Utara. Apabila hasil evaluasi menunjukkan adanya kelemahan serius dalam kepemimpinan maupun pengawasan, Wali Kota harus mempertimbangkan pergantian atau pencopotan pejabat terkait sebagai bentuk penyegaran organisasi,” tegasnya.

 

DPW HARI Sumut juga meminta Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya Kejaksaan dan Kepolisian, melakukan penelaahan terhadap berbagai informasi tersebut apabila terdapat data awal dan bukti pendukung, sebagai langkah pencegahan dini terhadap potensi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran publik.

 

Sebagai bentuk keseriusan menjalankan fungsi kontrol sosial, DPW HARI Sumut memastikan akan menggelar aksi unjuk rasa dalam waktu dekat guna mendesak transparansi, evaluasi internal, serta kejelasan tindak lanjut dari Pemerintah Kota Medan dan pihak berwenang.

 

Terpisah, Kepala Dinas SDABMBK Kota Medan Khairul Azmi yang dimintai tanggapan, hingga berita ini masuk ke meja redaksi masih belum memberikan jawaban.(bj)