Masyumi Tegaskan Konsistensi Bela Palestina dan Minta Pemerintah Tinjau Ulang Board of Peace

Politik, Sumut12 Dilihat

MEDAN — Bendahara Partai Masyumi Sumatera Utara sekaligus aktivis, Nurmala Sari, S.Pd.I, menegaskan bahwa perjuangan membela kemerdekaan Palestina merupakan prinsip abadi Partai Masyumi sekaligus amanah konstitusi Indonesia. Hal tersebut disampaikannya dalam dialog Yuk Ngopi: Ngobrol Politik Islami bertema “Bulan Solidaritas Palestina” yang disiarkan Radio Muslim Alfatih 107,3 FM pada Jumat (20/11/2026), dipandu host Islahuddin Panggabean bersama narasumber Kamalkhan Lubis alias Ahmad Kamal.

Nurmala menjelaskan bahwa sejak dahulu hingga kini, sikap dasar Masyumi dalam politik luar negeri adalah menentang penjajahan dan mendukung setiap upaya penghapusannya, sebagaimana termaktub dalam Tafsir Asas Masyumi.

Ia juga mengutip penegasan Ketua Umum Partai Masyumi, Dr. Ahmad Yani, bahwa hubungan Indonesia dan Palestina bukan sekadar relasi diplomatik biasa, melainkan ikatan batin dan persaudaraan sejarah karena Palestina merupakan entitas pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia bahkan sebelum proklamasi kemerdekaan.

“Sejak dulu sampai sekarang, prinsip Masyumi tetap sama, yakni menentang penjajahan dan mendukung kemerdekaan Palestina sebagai amanah konstitusi,” ujar Nurmala.

Terkait arah politik luar negeri Indonesia, Nurmala menilai prinsip bebas aktif, penolakan terhadap pengakuan Israel, serta dukungan pada Solusi Dua Negara relatif konsisten dari era Soekarno hingga Presiden Prabowo Subianto, termasuk penegasan Prabowo pada KTT Asia Timur di Manila pada 17 November 2026. Namun, ia menyoroti keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) bentukan Donald Trump yang dinilai pragmatis dan berpotensi mengancam hak asasi manusia.

“Kami meminta Presiden Prabowo meninjau ulang keikutsertaan Indonesia di Board of Peace bentukan Donald Trump, karena berpotensi pragmatis, mengancam HAM, dan dikhawatirkan menjadi alat kepentingan politik Amerika Serikat dan Zionis jika tidak membuka jalan nyata bagi kemerdekaan Palestina,” tegasnya.

Ia menambahkan, “Apabila Board of Peace terbukti hanya menjadi alat kepentingan AS-Israel dan tidak menampung aspirasi rakyat Palestina, kami berharap pemerintah berani mencabut keanggotaan demi kehormatan bangsa.”

Dalam dialog tersebut, Nurmala turut memaparkan jejak sejarah tokoh sentral Masyumi, Mohammad Natsir (1908–1993), yang konsisten memperjuangkan Palestina sejak era 1940-an—mulai dari memimpin delegasi ke Konferensi Liga Arab di Mesir (1946), bersuara lantang dalam Muktamar Alam Islami di Damaskus (1965), menulis buku Masalah Palestina / Qadhiyatu Falisthin serta berpidato di Bandung (1970), hingga kiprahnya di berbagai forum Islam dunia dan pendirian Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) pada 1967.

“Mohammad Natsir sudah menyuarakan pembelaan terhadap Palestina sejak era 1940-an, bahkan pernah menyebut Masjid Al-Aqsa sebagai tanah air rohaniah-nya umat Islam seluruh dunia setelah peristiwa pembakaran pada 1969,” jelasnya.

Mengenai program kepalestinaan, Nurmala menerangkan secara terbuka bahwa Masyumi lama (1945–1960) bergerak lewat jalur diplomasi, lobi, dan edukasi, sedangkan Partai Masyumi baru (sejak 2020) belum mempublikasikan kerja sama formal langsung (MoU) dengan lembaga pemerintah Palestina.

Adapun kerja sama kelembagaan ormas, seperti Muhammadiyah dengan Universitas Al-Quds atau Laznas dengan KITA Palestina, berada di luar struktur partai.

“Secara kelembagaan, Partai Masyumi baru belum memiliki MoU langsung dengan lembaga pemerintah Palestina, sehingga peran yang kami jalankan lebih banyak pada advokasi politik, diskusi, seminar sejarah, serta penggalangan solidaritas melalui jaringan masjid dan ormas,” paparnya.

Terkait bantuan kemanusiaan, Nurmala menekankan perlunya transparansi dalam pengelolaan dana rekonstruksi Gaza. “Kami mendesak agar dana rekonstruksi Gaza sebesar USD 1 miliar disalurkan secara transparan dan akuntabel melalui jalur kemanusiaan murni, seperti National Committee for the Administration of Gaza, bukan lewat pihak yang berkepentingan,” katanya.

Menutup pernyataannya, Nurmala berharap pemerintahan Prabowo terus menjaga amanah Pembukaan UUD 1945 dengan langkah diplomatik yang konkret dan berpihak pada kemerdekaan penuh rakyat Palestina.

“Kami mengapresiasi sikap Presiden Prabowo di KTT Asia Timur, namun harapan kami sikap tersebut tidak berhenti pada pernyataan politik, melainkan diwujudkan dalam diplomasi aktif di ASEAN, OKI, dan PBB. Perdamaian tidak boleh dimaknai sekadar berhentinya peperangan, melainkan harus menghadirkan keadilan dan kemerdekaan penuh bagi rakyat Palestina sesuai amanah Pembukaan UUD 1945,” pungkas Nurmala. (r/isl)