Lahan RAPP Disita Negara, Gerindra Desak Pemerintah Hitung Potensi Kerugian Negara

Hukum, Nasional, Politik26 Dilihat

JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Kamrussamad, mendesak pemerintah segera menghitung potensi kerugian negara menyusul pengambilalihan kembali lahan konsesi PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau.

Kamrussamad menilai, penertiban perusahaan yang terafiliasi dengan Grup Royal Golden Eagle (RGE) milik pengusaha Sukanto Tanoto tersebut harus diikuti dengan audit menyeluruh terhadap aktivitas korporasi, termasuk aspek perpajakan, transaksi perdagangan, dampak lingkungan, hingga kerugian sosial masyarakat adat.

“(Kami) mendesak pemerintah segera menghitung kerugian negara dari praktik under invoicing, penggelapan pajak, transfer pricing, kerusakan ekosistem lingkungan, kerusakan tatanan sosial dan budaya masyarakat adat,” kata Kamrussamad dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (22/11/2026).

Menurut Kamrussamad, penghitungan tersebut diperlukan agar proses pengambilalihan aset dan kawasan hutan tidak berhenti pada aspek administratif, tetapi juga mampu mengungkap potensi kerugian negara serta tanggung jawab korporasi.

Ia juga menyoroti struktur pengendalian bisnis RAPP yang disebutnya berpusat di Singapura, meskipun kegiatan produksi, pabrik, lahan, dan operasional perusahaan berada di Indonesia.

“Meskipun pabrik, lahan, dan operasional lapangan PT RAPP sepenuhnya beroperasi di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Indonesia dan berbadan hukum Indonesia (PT), namun pusat kendali korporasi dan strategi globalnya berada di Singapura,” ujarnya.

Kamrussamad menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah dalam mengevaluasi kontribusi perusahaan terhadap perekonomian nasional.

Di sisi lain, ia meminta pemerintah memastikan pengambilalihan pengelolaan kawasan tidak menimbulkan persoalan baru bagi para pekerja dan pelaku usaha yang selama ini memiliki keterkaitan dengan operasional RAPP.

“Kami mengingatkan agar pemerintah memitigasi risiko nasib karyawan, pekerja, supplier, mitra bisnis RAPP agar memastikan keberlangsungan bisnis tersebut dalam kendali negara tetap stabil,” katanya.

Satgas PKH Ambil Alih Konsesi 338.536 Hektare

Sebelumnya, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mengumumkan penertiban terhadap dua perusahaan di Provinsi Riau, yakni PT Gemilang Sawit Lestari (GSL) di Kabupaten Kuantan Singingi dan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Kabupaten Pelalawan.

Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya negara melindungi kawasan hutan dan memperbaiki tata kelola pemanfaatan sumber daya alam.

“Langkah penertiban merupakan bentuk kehadiran negara dalam melindungi kawasan hutan sekaligus memperbaiki tata kelola hutan agar kembali sesuai dengan fungsi dan peruntukannya,” kata Barita, Jumat (20/11/2026).

Dalam penanganan PT GSL, Satgas PKH menemukan indikasi bahwa pabrik kelapa sawit tersebut membeli dan mengolah tandan buah segar (TBS) yang diduga berasal dari aktivitas perkebunan ilegal di dalam kawasan hutan.

Keberadaan pabrik itu juga diduga mendorong perluasan perambahan kawasan hutan untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit.

Atas temuan tersebut, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses atas permohonan pelepasan kawasan hutan seluas 32 hektare dan meminta agar permohonan tersebut ditolak. Penguasaan lahan selanjutnya dikembalikan kepada negara melalui Satgas PKH.

Izin PBPH RAPP Dicabut, Sejumlah Pelanggaran Jadi Temuan

Sementara itu, terhadap PT RAPP, pemerintah menjatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).

Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026. Izin PBPH yang dicabut mencakup areal seluas sekitar 338.536 hektare di Provinsi Riau.

Satgas PKH menyebut keputusan itu didasarkan pada sejumlah temuan, antara lain kebakaran lahan gambut yang berulang, keberadaan perkebunan kelapa sawit seluas 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin seluas 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung sekitar 211,54 hektare.

Satgas juga menemukan persoalan terkait perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak terhadap habitat gajah Sumatera.

Barita menegaskan, setelah pencabutan izin tersebut, seluruh kegiatan di areal yang menjadi objek penertiban harus dihentikan dan kawasan tersebut berada dalam penguasaan negara.

Meski demikian, pencabutan izin tidak menghapus kewajiban perusahaan untuk melakukan pemulihan lingkungan maupun mempertanggungjawabkan persoalan hukum yang timbul.

“Meski demikian, kewajiban pemulihan lingkungan serta tanggung jawab hukum perusahaan tetap berlaku,” tegas Barita.

Desakan Kamrussamad agar pemerintah menghitung potensi kerugian negara kini menambah dimensi pengawasan terhadap penertiban kawasan hutan tersebut. Selain memastikan penguasaan kembali aset negara, pemerintah juga dituntut mengklarifikasi temuan pelanggaran, menghitung dampak ekonomi dan ekologis, serta memastikan hak pekerja dan masyarakat terdampak tetap terlindungi. (bc/isl)