JAM Intelijen Kawal Tiga Proyek Strategis KKP Senilai Rp22,12 Triliun, Antisipasi Potensi Penyimpangan Sejak Dini

Hukum28 Dilihat

JAKARTA – Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (JAM Intel) melalui Direktorat IV melakukan pengamanan dan pengawalan terhadap tiga proyek strategis nasional di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan total nilai mencapai Rp22,126 triliun.

Pengawalan tersebut ditandai dengan kegiatan Entry Meeting dan penandatanganan Pakta Integritas Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) untuk program pengembangan budi daya ikan darat tematik Mini Recirculating Aquaculture System (Mini RAS), Mina Padi, serta revitalisasi tambak ikan di kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa Barat. Kegiatan berlangsung di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Senin (16/11/2026).

Dalam arahannya, Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Prof. Reda Manthovani menegaskan bahwa pengamanan pembangunan strategis merupakan bagian dari fungsi intelijen yang bersifat preventif dan konstruktif.

Menurutnya, pengawalan tersebut bertujuan mengantisipasi berbagai potensi hambatan sejak dini agar pelaksanaan proyek berjalan sesuai ketentuan dan target yang telah ditetapkan.

“Berdasarkan hasil kajian dan pemetaan mendalam, proyek senilai total Rp22.126.000.000.000 (dua puluh dua triliun seratus dua puluh enam miliar rupiah) ini telah memenuhi kriteria strategis dan bebas dari konflik kepentingan (conflict of interest),” ungkap Reda.

Meski demikian, Jamintel mengingatkan bahwa pelaksanaan proyek tetap memiliki sejumlah potensi Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT) yang harus diantisipasi.

Potensi tersebut antara lain ancaman, pemalakan, maupun pungutan liar terhadap personel pelaksana; gesekan sosial akibat penolakan masyarakat sekitar; serta pengaduan kepada aparat penegak hukum dari pihak yang merasa kepentingannya belum terakomodasi.

Selain itu, terdapat risiko persoalan status lahan yang belum clean and clear, tumpang tindih kepemilikan, penggunaan lokasi yang berada di kawasan konservasi atau lahan pertanian terlindungi, hingga pencurian material proyek.

Jamintel juga menyoroti potensi terbengkalainya aset setelah pembangunan selesai, hambatan birokrasi terkait perizinan, tumpang tindih regulasi, serta belum optimalnya koordinasi antarpemangku kepentingan.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya KKP Dr. Tb. Haeru Rahayu dan Inspektur Jenderal KKP Dr. Ade Tajudin Sutiawarman yang turut hadir menyampaikan apresiasi atas dukungan Kejaksaan RI dalam mengawal program strategis tersebut.

Sinergi antara KKP dan Kejaksaan dinilai penting untuk memastikan seluruh program pemerintah berjalan tepat sasaran, sesuai ketentuan hukum, serta terhindar dari berbagai hambatan dalam pelaksanaannya.

Dukungan pengamanan ini juga diarahkan untuk menyukseskan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional, serta mendukung pelaksanaan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI.

Dalam laporannya, Direktur IV JAM Intelijen Abdullah Noor Denny, S.H., M.H., menjelaskan bahwa kegiatan Entry Meeting tersebut merupakan tindak lanjut atas permohonan Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) yang diajukan KKP.

Adapun pengawalan mencakup tiga program utama.

Pertama, pengembangan budi daya ikan darat tematik Mini RAS tahun 2026 yang dilaksanakan di enam provinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, dan Lampung. Program ini menargetkan pembangunan di 1.500 lokasi untuk mendukung swasembada protein serta program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kedua, pengembangan budi daya ikan darat tematik Mina Padi tahun 2026 di lima provinsi, meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Banten. Program tersebut mencakup lahan seluas kurang lebih 1.000 hektare yang tersebar di 100 lokasi.

Ketiga, revitalisasi tambak ikan di kawasan Pantura Jawa Barat dengan luas kurang lebih 14.090,38 hektare. Lokasinya tersebar di Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu, dengan komoditas unggulan ikan nila salin.

Melalui penandatanganan Pakta Integritas tersebut, Reda berpesan agar seluruh pihak, mulai dari unsur pelaksana di lingkungan KKP, kontraktor pelaksana seperti PT Adhi Karya dan PT Agrinas Palma Nusantara, hingga jajaran Kejaksaan di daerah, terus memperkuat koordinasi dan komunikasi secara intensif.

Ia berharap pengawalan pembangunan strategis ini dapat memastikan seluruh program terlaksana dengan prinsip tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran.

“Pengawalan pembangunan strategis ini diharapkan mampu memastikan seluruh program berjalan secara Tepat Waktu, Tepat Mutu, dan Tepat Sasaran demi mewujudkan kemandirian bangsa melalui ekonomi biru dan ketahanan pangan nasional,” pungkas Jamintel.