JAKARTA – Mahkamah Agung (MA) resmi merilis salinan lengkap putusan perkara nomor 742 K/TUN/2026 terkait gugatan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dalam putusan tersebut, MA memerintahkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencabut surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019.
Dikutip dari laman resmi Mahkamah Agung, Selasa (10/11/2026), perintah pencabutan itu tercantum secara tegas dalam amar putusan.
“Mewajibkan Tergugat (Kemendikdasmen) untuk mencabut Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9149/D.D1/KS/2019, tanggal 6 Agustus 2019,” demikian bunyi amar putusan tersebut.
Selain memerintahkan pencabutan, MA juga menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut batal.
Dalam pertimbangan hukumnya, MA turut menyinggung Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tanggal 5 Oktober 2026 yang berkaitan dengan perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) 2024.
MA menilai putusan MK tersebut merupakan fakta hukum baru yang memengaruhi keberadaan objek sengketa.
“Bahwa dengan adanya fakta hukum baru berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, tanggal 5 Oktober 2026 sebagai notoire feiten yang dalam pertimbangan hukum telah melakukan pengujian terhadap obyek sengketa a quo dan telah mengakibatkan perubahan keadaan hukum dan berimplikasi terhadap keberadaan obyek sengketa a quo telah bertentangan dengan tatanan hukum yang ada,” demikian tertulis dalam pertimbangan putusan MA.
Berdasarkan perkembangan hukum tersebut, MA kemudian melakukan pengujian terhadap substansi objek sengketa, yakni surat keterangan penyetaraan pendidikan milik Gibran.
Dalam pemeriksaan substansi, MA mengungkapkan bahwa dokumen yang menjadi dasar penerbitan surat keterangan tersebut berupa certificate of attendance, academic records, explanation of grades, serta sejumlah dokumen lainnya.
Menurut MA, dokumen-dokumen tersebut tidak membuktikan bahwa Gibran telah berhasil menamatkan jenjang pendidikan tertentu. Dokumen itu dinilai hanya menerangkan kehadiran yang bersangkutan dalam kegiatan perkuliahan.
“Tegasnya, tidak ditemukan bukti yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan atau yang sederajat,” tulis pertimbangan putusan tersebut.
MA juga menilai penyetaraan satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum internasional atau kurikulum negara lain dengan satuan pendidikan berkurikulum nasional harus didukung bukti kelulusan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma hasil tamat belajar.
Tanpa dokumen kelulusan tersebut, tindakan penyetaraan dinilai tidak cermat karena dapat memengaruhi kebenaran fakta materiil dalam penerbitan suatu keputusan administrasi pemerintahan.
“Sehingga tindakan hukum Termohon Kasasi dahulu Tergugat dalam menerbitkan keputusan a quo melanggar asas kecermatan formal,” demikian pertimbangan hukum MA.
Dengan dirilisnya putusan lengkap tersebut, amar putusan MA secara tegas mewajibkan Kemendikdasmen mencabut surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran yang diterbitkan pada 2019. (bc/isl)