Pakar Hukum Desak APH Usut Dugaan Karhutla Gambut di Konsesi Tiga Perusahaan Terafiliasi Djarum Group

Bisnis, Hukum, Nasional24 Dilihat

JAKARTA – Dugaan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan gambut yang berada dalam konsesi tiga perusahaan terafiliasi Djarum Group menjadi sorotan kalangan ahli hukum. Aparat penegak hukum (APH) didesak segera melakukan penyelidikan menyeluruh untuk mengungkap penyebab kebakaran sekaligus memastikan pihak yang harus bertanggung jawab.

Dosen Hukum Pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra, menegaskan bahwa aparat tidak boleh hanya berhenti pada pendataan titik panas (hotspot) maupun pemantauan administratif. Menurutnya, temuan tersebut harus ditindaklanjuti melalui proses penyelidikan hingga penyidikan apabila ditemukan indikasi tindak pidana.

“Aparat hukum tidak boleh berhenti pada pencatatan titik panas (hotspot) atau sekadar melakukan pemantauan administratif,” kata Azmi kepada Inilah.com, Jumat (20/11/2026).

Azmi mengatakan, penyelidikan harus dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan analisis ilmiah, pemeriksaan langsung di lapangan, serta pengumpulan alat bukti yang sah.

Menurutnya, penegakan hukum tidak cukup hanya mencari individu yang diduga menjadi pemicu kebakaran. Aparat juga harus menguji kemungkinan adanya kelalaian atau pelanggaran kewajiban oleh perusahaan sebagai pemegang konsesi.

Korporasi Bisa Dimintai Pertanggungjawaban Pidana

Azmi menjelaskan, pertanggungjawaban pidana korporasi dapat diterapkan berdasarkan Pasal 45 hingga Pasal 50 KUHP. Apabila unsur tindak pidana terbukti, perusahaan dapat dikenai sanksi pidana berupa denda maupun pidana tambahan, termasuk pencabutan izin usaha sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Ia menilai, penyidik perlu menelusuri sejauh mana perusahaan telah menjalankan kewajiban pencegahan dan pengendalian kebakaran di wilayah konsesinya.

“Sebab harus terlihat apakah perusahaan Djarum Group telah berusaha melakukan upaya pencegahan kebakaran hutan di areal konsesi kerjanya dan menyatakan pemegang izin wajib bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran di areal kerjanya,” ujarnya.

Azmi juga mengingatkan agar perusahaan tidak serta-merta menghindari tanggung jawab dengan menyebut kebakaran berasal dari pihak lain atau masyarakat.

“Artinya, pemegang konsesi tidak dapat hanya berlindung di balik alasan bahwa api berasal dari pihak lain atau mengatasnamakan dari kelompok masyarakat tanpa menjelaskan bagaimana kewajiban pencegahan dan pengendalian kebakaran yang telah dilaksanakan,” tegasnya.

Penyelidikan Harus Menelusuri Kewajiban Perusahaan

Lebih lanjut, Azmi menekankan bahwa penyelidikan harus diarahkan pada pemenuhan seluruh kewajiban hukum perusahaan dalam menjaga kawasan konsesi, khususnya ekosistem gambut yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap kebakaran.

Sejumlah aspek yang perlu diperiksa antara lain ketersediaan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran, pengelolaan tata air gambut, sistem deteksi dini, serta kecepatan perusahaan dalam merespons kebakaran.

Aparat juga perlu menelusuri riwayat kebakaran berulang di kawasan tersebut, termasuk langkah perbaikan dan tindak lanjut yang telah dilakukan perusahaan setelah kejadian sebelumnya.

Sorotan ini mengarah kepada tiga perusahaan yang terafiliasi dengan Djarum Group, yakni PT Wana Hijau Pesaguan, PT Fajar Surya Swadaya, dan PT Silva Rimba Lestari.

Berdasarkan temuan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), ketiga perusahaan tersebut terindikasi mengalami kebakaran atau ditemukan titik panas di wilayah konsesinya selama periode Agustus hingga Oktober 2026.

Ancaman Kebakaran Gambut Masih Serius

Besarnya ancaman kebakaran di kawasan gambut juga tergambar dari analisis Pantau Gambut. Sepanjang 1 Januari hingga 30 September 2026, tercatat sebanyak 263.558,59 hektare area terbakar berada di kawasan indikatif Fungsi Lindung Ekosistem Gambut (FLEG).

Luas tersebut setara dengan 50,14 persen dari total area Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) yang terbakar secara nasional.

Sementara itu, sekitar 39.055 hektare kebakaran terjadi di area Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan dan 20.248 hektare lainnya berada di wilayah konsesi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).

Data tersebut memperlihatkan pentingnya pengawasan terhadap aktivitas perusahaan yang mengelola kawasan gambut, terutama dalam memastikan fungsi ekologis dan hidrologis kawasan tetap terjaga.

Perlindungan ekosistem gambut sendiri telah diatur melalui PP Nomor 71 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 57 Tahun 2016. Regulasi tersebut mengatur kewajiban perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, termasuk pemeliharaan fungsi hidrologisnya.

Atas dasar itu, Azmi mendesak aparat penegak hukum segera memeriksa PT Wana Hijau Pesaguan, PT Fajar Surya Swadaya, dan PT Silva Rimba Lestari guna mengungkap penyebab kebakaran serta memastikan apakah seluruh kewajiban pencegahan dan pengendalian karhutla telah dilaksanakan.

“Inilah tugas dalam penyelidikan bagi APH untuk memeriksa segera perusahaan Djarum Group terkait adanya kebakaran hutan ini,” pungkasnya. (bc/isl)