JAKARTA – Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2027 sebesar 7,1 persen memunculkan kekhawatiran di kalangan pengusaha. Kebijakan yang ditetapkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tersebut dinilai berpotensi menambah beban operasional perusahaan, terutama bagi sektor usaha yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap tenaga kerja.
Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) DKI Jakarta, Nurjaman, memperingatkan kenaikan biaya tenaga kerja dapat mendorong perusahaan melakukan efisiensi, termasuk mengurangi jumlah pekerja hingga berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Kalau hal ini terus digenjot terus-terusan, maka tentu para pengusaha juga akan melakukan efisiensi di bidang atau di sektor sumber daya manusianya. Nah, kalau itu terjadi, maka dikhawatirkan ada efisiensi di tenaga kerja. Ini kan yang kita tidak harapkan,” ujar Nurjaman saat dihubungi Tirto, Jumat (20/11/2026).
Sebagai informasi, UMP DKI Jakarta 2027 ditetapkan sebesar Rp6,13 juta atau meningkat 7,1 persen. Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 1270 Tahun 2026, setelah melalui pembahasan bersama Dewan Pengupahan DKI Jakarta dan Badan Anggaran (Banggar).
Nurjaman mengakui kalangan pengusaha harus menerima keputusan tersebut karena telah ditetapkan menjadi produk hukum. Namun, ia mengingatkan bahwa kemampuan finansial setiap perusahaan berbeda, bergantung pada sektor dan skala usahanya.
Menurutnya, pemerintah perlu mempertimbangkan kondisi riil dunia usaha dan tidak menyamaratakan kemampuan seluruh perusahaan dalam memenuhi ketentuan upah minimum.
Karena itu, APINDO berharap pemerintah memberikan ruang pengecualian bagi perusahaan yang memang tidak mampu membayar sesuai ketentuan UMP. Proses pengajuan pengecualian tersebut juga diharapkan tidak dipersulit dengan persyaratan yang terlalu ketat.
“Peraturan pemerintah atau undang-undang juga mengatakan bahwa bagi yang tidak mampu ada pengecualian. Nah, pengecualian ini yang akan kami coba dorong kepada para pengusaha untuk melakukan permohonan kepada pemerintah agar ada pengecualian untuk tidak melaksanakan upah minimum tahun 2027,” jelas Nurjaman.
KADIN Minta Kepastian Iklim Usaha
Kekhawatiran serupa disampaikan Wakil Ketua Umum Bidang Advokasi Industri dan ALB Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Achmad Widjaja. Menurutnya, dampak kenaikan UMP terhadap dunia usaha tidak bisa disamaratakan karena setiap sektor memiliki karakteristik dan kemampuan finansial berbeda.
Pengusaha di sektor padat modal dan jasa modern dinilai relatif lebih mampu menerima kenaikan upah, meskipun tetap membutuhkan penyesuaian internal. Sebaliknya, sektor padat karya, manufaktur, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berpotensi menghadapi tekanan lebih besar.
Hal ini karena kenaikan biaya tenaga kerja belum tentu diikuti peningkatan permintaan pasar. Jika kondisi tersebut berlangsung, perusahaan dapat mengalami tekanan keuangan yang pada akhirnya memengaruhi keberlangsungan industri dan kemampuan menyerap tenaga kerja.
“Bagi KADIN, kunci utamanya bukan sekadar pada besaran angka kenaikan, melainkan kepastian iklim usaha. Ketika pemerintah menetapkan kenaikan upah, dunia usaha sangat berharap hal tersebut diimbangi dengan dukungan nyata,” kata Achmad pada Tirto, Jumat (20/11/2026).
Achmad menilai pemerintah perlu memberikan dukungan konkret kepada dunia usaha melalui insentif fiskal, kemudahan perizinan, pengendalian biaya logistik dan energi, serta pemberantasan ekonomi biaya tinggi.
Langkah tersebut dinilai penting agar industri di Jakarta tetap memiliki daya saing dan mampu bertahan menghadapi kenaikan biaya operasional.
Ia menegaskan, peningkatan kesejahteraan pekerja harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga keberlangsungan perusahaan. Sebab, perusahaan yang sehat dan terus bertumbuh menjadi salah satu prasyarat agar kesejahteraan pekerja dapat dipertahankan.
“Kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan usaha adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Perusahaan harus tetap sehat dan bertumbuh agar mampu terus memberikan kesejahteraan yang layak bagi para pekerjanya,” tutup Achmad. (r/isl)
