Kejagung: UU Perampasan Aset Bisa Digunakan Kejar Harta Riza Chalid hingga Jurist Tan

Hukum24 Dilihat

JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menyebut Undang-Undang (UU) Perampasan Aset yang baru disahkan DPR RI dapat menjadi instrumen hukum untuk mengejar dan merampas aset milik para buronan kasus dugaan korupsi, termasuk Muhammad Riza Chalid, Jurist Tan, dan sejumlah pihak lainnya.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, mengatakan keberadaan UU tersebut akan memperkuat upaya penegakan hukum, khususnya dalam pemulihan aset hasil tindak pidana.

“Apalagi dengan adanya beberapa pelaku tindak pidana yang melarikan diri, baik di dalam negeri ataupun berada di luar negeri seperti MRC, Jurist Tan, AK, dan lain-lain,” kata Anang saat dikonfirmasi, Sabtu (21/11/2026).

MRC merupakan inisial Muhammad Riza Chalid, yang masuk dalam daftar buronan Interpol setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah.

Sementara itu, Jurist Tan merupakan buronan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Adapun AK merujuk pada Arif Kurniawan, yang belakangan terseret dalam perkara dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel ilegal di Sulawesi Tenggara periode 2013–2025. AK disebut terdeteksi berada di luar negeri.

Anang menyambut baik pengesahan UU Perampasan Aset karena dinilai dapat memperkuat penegakan hukum sekaligus mempercepat pemulihan kerugian negara maupun hak-hak korban tindak pidana.

“Kami menyambut baik dengan adanya pembentukan dan telah disahkannya UU Perampasan Aset dalam penguatan penegakan hukum, terutama dalam pemulihan aset. Ini baik buat negara ataupun korban,” ujarnya.

Menurut Anang, keberadaan regulasi tersebut juga dapat membantu mencegah potensi kerugian yang lebih besar akibat tindak pidana.

Ia menegaskan, penegakan hukum tidak semestinya hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga harus menyasar aset yang diduga berasal dari hasil kejahatan.

“Tidak hanya mempidanakan orangnya, tetapi juga mengejar asetnya,” kata Anang.

Dengan demikian, Kejagung memandang UU Perampasan Aset dapat menjadi salah satu instrumen untuk mengoptimalkan pemulihan aset, termasuk dalam penanganan perkara yang melibatkan tersangka atau buronan yang berada di luar negeri.

Namun, pelaksanaan perampasan aset tetap harus mengacu pada mekanisme dan ketentuan hukum yang diatur dalam undang-undang tersebut. (bc/isl)