MEDAN – Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sumatera Utara HM Nezar Djoeli ST memberikan tanggapan terkait aksi unjukrasa dari massa Lintas Kajian Kaum Gerakan (LINKKAR) Sumatera Utara yang mendesak Pj Gubsu Agus Fatoni untuk mencopot Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Sumatera Utara Ir. Abdul Haris Lubis, pekan lalu.
Orang nomor satu di PSI Sumut ini mengaku prihatin. Sebab, tudingan tersebut terjadi di tengah-tengah kemacetan pembangunan di Sumatera Utara.
“Kenapa saya bilang kemacetan? Karena memang banyak persoalan-persoalan temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan yang memang menjadi repeat order (berulang terjadi) bagi pemerintah Sumatera Utara.
Ia pun menilai, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Sumut Abdul Haris Lubis abai dengan kearifan lokal.
“Sangat miris, kearifan lokal itu sudah tidak menjadi tuan rumah di negara sendiri, khususnya di Sumatra Utara, dan juga yang berada di dalam dinas pendidikan kita yang memang di dalam turunnya DAK kemarin oleh pemerintahan pusat terhadap kegiatan-kegiatan untuk rumah sekolah tidak berpihak kepada kontraktor-kontraktor lokal yang memang menjadikan ini sebuah kekuasaan yang terlalu absolut terhadap kegiatan-kegiatan tersebut,” sebut Nezar.
Jadi, lanjutnya, patut diduga kondisi ini telah ditunggangi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab atas kegiatan DAK tersebut, dengan mengatasnamakan oknum dalam memberikannya kepada para supplier dan kontraktor yang memang harus melalui oknum tersebut dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menjadi kegiatan DAK.
“Ya, Dinas Pendidikan banyak catatan miring terkait temuan dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) juga. Dari BPK juga selalu mengatakan dari tahun ke tahun, bahkan 3 tahun terakhir, lebih kurang Rp 1,5 triliun terdapat temuan BPK di dana BOS,” ungkap Anggota DPRD Sumut Periode 2014-2019 ini.
Nezar juga mengaku heran, sebab kondisi ini terus berulang.
“Kenapa gak bisa tuntas terhadap kegiatan yang sebetulnya tidak perlu bersoal dan tidak perlu menjadi temuan oleh BPK, apabila memang dilaksanakan dan didistribusikan dengan baik dan benar. Ini merupakan catatan-catatan buruk bagi Dinas Pendidikan Sumut,” sesal Nezar yang heran melihat kepemimpinan dari Abdul Haris Lubis selaku Kepala Dinas Pendidikan Sumut.
“Ini patut diduga adanya sebuah konspirasi penganggaran yang memang diciptakan secara tersistematis. Atas dugaan-dugaan ini, tentunya kita meminta aparat penegak hukum betul-betul ekstraordinary dalam mengawasi atas kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh dinas pendidikan dan oknum-oknum yang menjadi kepercayaan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan tersebut,” urai Nezar.
Ia menyebutkan, penempatan Abdul Haris Lubis di dinas pendidikan juga tak sesuai kompetensi. Untuk itu, Pj Gubsu Agus Fatoni diminta untuk melakukan rotasi dalam jabatan tinggi pratama, termasuk di Dinas Pendidikan Sumut.
Sebelumnya, desakan pencopotan Abdul Haris Lubis disuarakan oleh Lintas Kajian Kaum Gerakan (LINKKAR) Sumatera Utara.
Desakan tersebut disampaikan saat menggelar aksi unjukrasa di depan Kantor Gubernur dan DPRD Sumut, serta Kantor Dinas Pendidikan Sumut pada Kamis (17/10/2024).
Dalam orasinya, Koordinator Lapangan LINKKAR Ahmad Karim menuding Kadisdik Sumut dan Kabid Pendidikan Disdik Sumut, bersama oknum Aparat Penegak Hukum (APH) telah bekerjasama mengintimidasi sejumlah kepala kepala sekolah SMA dan SMK se Sumatera Utara untuk Pengelolaan dana Alokasi Khusus (DAK) Bagian Fisik Tahun Anggaran 2024.(Bj)