MEDAN – Wasekjend PB HMI, Alwi Hasbi Silalahi, mendesak Kapolda Sumatera Utara segera menangkap seorang warga berinisial E yang diduga menjadi pemain utama dalam penjualan sepeda motor ilegal skala besar tanpa dokumen resmi di kawasan Medan Amplas. Praktik tersebut dinilai berpotensi merugikan negara dan mengindikasikan adanya jaringan kejahatan terorganisir.
Hasbi menyebut, aktivitas ilegal ini tidak bisa lagi dianggap sebagai pelanggaran ringan, terlebih muncul dugaan bahwa pelaku mendapat backingan dari oknum aparat, sehingga bisnis haram itu berjalan mulus.
Berdasarkan temuan di lapangan, tim menemukan gudang penyimpanan pada Jumat, 5 November 2025, yang digunakan sebagai lokasi penyimpanan dan penjualan motor jenis Yamaha NMAX dalam jumlah besar tanpa dokumen resmi.
Dari hasil wawancara, muncul nama pemilik gudang berinisial E dan mengakui bahwa motor-motor tersebut merupakan unit bekas banjir yang dipasarkan menggunakan dokumen lelang.
Fakta lainnya, sekitar 150 unit motor ilegal disebut telah dikirim ke Kota Padang, Sumatera Barat, menggunakan alibi “motor banjir” untuk mengaburkan asal-usul kendaraan.
Namun, klaim tersebut dinilai janggal dan dianggap sebagai modus untuk melindungi bisnis ilegal yang telah berjalan sistematis.
“Ini bukan lagi pelanggaran biasa. Ini bisnis ilegal yang merugikan negara dan merusak tatanan hukum. Aparat kepolisian wajib turun tangan serius, tidak boleh dibiarkan,” tegas Hasbi di Jakarta.
Ia menyampaikan, perdagangan motor tanpa dokumen resmi membuka peluang kejahatan yang lebih besar, seperti penghindaran pajak, hilangnya pendapatan negara dari bea dan cukai, hingga potensi praktik pencucian uang.
“Jika benar ratusan unit motor keluar masuk tanpa legalitas, ini mengindikasikan jaringan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Negara dirugikan, masyarakat dirugikan, sementara pelaku bebas menjalankan bisnis hitamnya,” lanjutnya.
Hasbi juga menyoroti pengakuan E yang mengklaim telah “berkoordinasi dengan Polri”. Ia menilai pernyataan itu harus segera diluruskan demi menjaga marwah institusi negara.
“Kami meminta Kapolda Sumut bergerak cepat mengklarifikasi dan memastikan tidak ada backing dari oknum mana pun. Penegakan hukum harus tanpa kompromi,” tegasnya.
PB HMI mendesak kepolisian daerah sumatera Utara agar melakukan penyitaan seluruh unit, memeriksa alur distribusi motor ilegal, serta membongkar jaringan yang beroperasi lintas provinsi, termasuk kemungkinan keterlibatan aparat.
“Kami meminta tindakan cepat, konkret, dan terang benderang dari kepolisian, kasus ini tidak boleh dihentikan pada level pengepul. Karena ini jelas mafia. Kalau dibiarkan, Sumut jadi surga bagi perdagangan ilegal,” pungkasnya.(bj)
