GARIS Desak Kejati Sulsel Telusuri Distribusi Alsintan di Sinjai, Ratusan Hand Sprayer hingga Traktor Jadi Sorotan

Hukum, Nasional24 Dilihat

MAKASSAR – Gerakan Advokasi Rakyat & Intelektual Sinjai (GARIS) mendesak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) memperluas penelusuran dugaan penyimpangan pengadaan alat dan mesin pertanian (Alsintan) Kementerian Pertanian RI hingga ke proses distribusi bantuan kepada kelompok tani di Kabupaten Sinjai.

Desakan tersebut disampaikan melalui aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejati Sulsel, Kamis (19/11/2026). Dalam kesempatan itu, perwakilan GARIS juga melakukan audiensi dengan pihak kejaksaan dan menyerahkan surat permohonan agar penelusuran perkara mencakup seluruh tahapan penyaluran bantuan.

GARIS menilai pengusutan dugaan penyimpangan pengadaan Alsintan dengan anggaran mencapai Rp243,6 miliar tidak boleh hanya berfokus pada proses pembelian barang. Penyidik juga perlu memeriksa mekanisme pengusulan, penentuan kelompok tani penerima, proses distribusi, hingga keberadaan dan pemanfaatan alat di lapangan.

Ketua GARIS, Muh Fajrul Akbar, meminta agar pemeriksaan tidak hanya menyasar kelompok tani sebagai penerima akhir bantuan, tetapi juga pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam proses pengusulan dan penyaluran.

Menurutnya, penelusuran harus mampu mengungkap siapa yang mengusulkan bantuan, menentukan penerima, menyalurkan alat, serta pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program tersebut.

GARIS ingin memastikan seluruh bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh kelompok tani yang berhak dan dimanfaatkan untuk menunjang produktivitas pertanian.

Ratusan Alsintan di Sinjai Perlu Diverifikasi

Berdasarkan data yang dihimpun GARIS, bantuan Alsintan di Kabupaten Sinjai pada periode 2024–2025 mencakup 310 unit hand sprayer, lima unit traktor roda dua, dan tiga unit traktor roda empat.

Selain itu, terdapat informasi mengenai bantuan tambahan pada 2026 berupa combine harvester, hand tractor, power thresher, serta mesin perajang tembakau.

Data tersebut menjadi salah satu dasar GARIS meminta Kejati Sulsel melakukan pemeriksaan langsung terhadap realisasi distribusi bantuan.

Penelusuran di lapangan dinilai penting untuk mencocokkan data administrasi dengan kondisi sebenarnya. Pemeriksaan dapat mencakup identitas kelompok tani penerima, jumlah dan spesifikasi alat, keberadaan fisik barang, kondisi kelayakan operasional, serta pemanfaatannya oleh petani.

Sebelumnya, pemberitaan BeritaBenua.com pada 18 November 2026 juga mengangkat desakan HMI MPO Badko Sulselbar agar penyaluran Alsintan di Sinjai mendapat perhatian khusus dalam penyelidikan Kejati Sulsel.

Dalam pemberitaan tersebut, disebutkan bahwa pada 14 Januari 2026, Bupati Sinjai Hj. Ratnawati Arif menyerahkan 310 unit hand sprayer kepada 13 kelompok tani, lima traktor roda dua, dan tiga traktor roda empat.

Selanjutnya, pada 8 Juli 2026, terdapat penyaluran bantuan tambahan yang mencakup tiga unit combine harvester, sepuluh hand tractor, sepuluh power thresher, dan tiga mesin perajang tembakau. Selain itu, terdapat satu unit traktor bantuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk Kecamatan Sinjai Timur.

Informasi tersebut semakin memperkuat pentingnya verifikasi menyeluruh terhadap kesesuaian data pengadaan, dokumen penyaluran, dan keberadaan barang di tangan kelompok tani.

Kejati Telah Periksa 74 Pihak

Desakan GARIS muncul di tengah penyelidikan Kejati Sulsel terhadap dugaan penyimpangan pengadaan dan distribusi Alsintan Kementerian Pertanian RI untuk wilayah Sulawesi Selatan.

Dalam keterangan resmi yang disampaikan pada 2 November 2026, Kepala Kejati Sulsel Muhammad Syarifuddin mengungkapkan bahwa anggaran program Alsintan yang menjadi objek penyelidikan mencapai Rp243,6 miliar.

Anggaran tersebut terdiri atas Rp123,6 miliar pada tahun 2024 dan Rp120 miliar pada tahun 2025.

Dari hasil penelusuran awal, penyidik menemukan indikasi adanya penebusan alat kepada oknum tertentu serta dugaan manipulasi data kelompok tani penerima bantuan.

Sejauh itu, sebanyak 74 pihak dari unsur kelompok tani dan jajaran dinas pertanian telah dimintai keterangan oleh penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sulsel.

Dalam perkembangan berikutnya, sebagaimana diberitakan sejumlah media pada 12 November 2026, Kajati Sulsel juga memerintahkan jajaran Pidsus menelusuri penyaluran bantuan ke 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.

Penelusuran tersebut dilakukan dengan mencocokkan data alokasi bantuan, jumlah alat yang dikirim, jumlah yang diterima kelompok tani, serta kondisi fisik Alsintan di daerah.

Kejati juga menghadapi tantangan berupa pergantian sejumlah pejabat daerah selama periode penyaluran bantuan berlangsung sehingga diperlukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait.

Masih Tahap Penyelidikan

Meski telah memeriksa puluhan pihak dan menemukan indikasi awal dugaan penyimpangan, perkara pengadaan Alsintan tersebut masih berada pada tahap penyelidikan berdasarkan perkembangan yang disampaikan Kejati Sulsel.

Hingga keterangan terakhir yang diberitakan pada 12 November 2026, belum ada penyitaan unit Alsintan maupun penetapan tersangka dalam perkara tersebut.

Karena itu, angka Rp243,6 miliar harus dipahami sebagai nilai anggaran program yang sedang ditelusuri, bukan sebagai jumlah kerugian negara yang telah ditetapkan.

Desakan GARIS agar distribusi bantuan di Sinjai turut diperiksa menjadi bagian dari dorongan masyarakat untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan menyeluruh dan transparan.

Persoalan ini tidak hanya menyangkut pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara, tetapi juga menyangkut hak petani untuk memperoleh fasilitas pertanian yang layak dan sesuai dengan kebutuhan mereka.

Publik kini menantikan langkah Kejati Sulsel dalam memastikan apakah seluruh bantuan yang tercatat dalam dokumen benar-benar telah diterima oleh kelompok tani, berada dalam kondisi baik, dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Jika ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan, pihak-pihak yang bertanggung jawab perlu dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Sebab, keberhasilan program bantuan pertanian tidak semestinya hanya diukur dari besarnya anggaran dan jumlah alat yang tercatat dalam laporan, tetapi dari sejauh mana manfaatnya benar-benar dirasakan oleh petani. (bc/isl)