BULUKUMBA – Lembaga Gerakan Intelektual Satu Komando (GISK) menyoal dugaan pungli dan pelayanan kesehatan di Puskesmas Bontobahari. Sayang, DPRD Bulukumba yang dianggap sebagai perpanjangan lidah rakyat, seolah ‘mati suri’.
Lontaran kekecewaan diungkapkan oleh Ketua Umum GISK Andi Riyal, Kamis (12/12/2024). Ia pun menuding anggota dewan di Bulukumba mati suri.
“Rapat Dengar Pendapat (RDP) sudah dua kali di gelar di Ruang Komisi C dan komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulukumba dengan waktu yang berbeda, namun persoalan ini tak menemukan titik,” ungkap Riyal.
Lebih lanjut dikatakannya, “Insya Allah saya akan panggil semua Pengurus DPN Lembaga GISK dalam waktu dekat ini untuk kembali merapatkan barisan dalam gerakan unjuk rasa, sebelum persoalan ini saya ributkan di Ibu Kota Negara.”
Ia menegaskan, persoalan ini akan sampai ke Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
“Saya menduga kehadiran penantang di instansi kesehatan pada saat ada kritikan adalah jalan untuk mendukung pungutan pungutan liar (pungli), yang seharusnya mendapatkan pencegahan dan penindakan, tetapi malah diberikan ruang dan seakan akan mendapatkan perlindungan dari Pemerintah Kabupaten Bulukumba,” tandasnya.(bc)