Kasus Kebun Sawit Ilegal, Duta Palma Group Dituntut Bayar Rp81,8 Triliun

Hukum22 Dilihat

JAKARTA – Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut tujuh korporasi yang tergabung dalam Duta Palma Group milik Surya Darmadi membayar denda dan uang pengganti dengan total mencapai Rp81,8 triliun. Tuntutan tersebut berkaitan dengan perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit ilegal di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, periode 2004–2022.

Dalam perkara ini, jaksa meyakini perusahaan-perusahaan tersebut melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang melalui aktivitas perkebunan kelapa sawit yang bertentangan dengan hukum.

Tujuh korporasi yang menjadi terdakwa yakni PT Palma Satu, PT Seberida Subur, PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, PT Kencana Amal Tani, PT Darmex Plantations, dan PT Asset Pacific.

Dituntut Denda Rp700 Miliar

Dalam tuntutannya, JPU meminta masing-masing korporasi dijatuhi pidana denda sebesar Rp100 miliar. Dengan demikian, total denda untuk tujuh perusahaan tersebut mencapai Rp700 miliar.

Apabila harta benda para terdakwa, termasuk aset yang berkaitan dengan Surya Darmadi selaku pengendali korporasi, tidak mencukupi untuk membayar denda, jaksa meminta agar pidana tersebut diganti dengan kurungan selama 730 hari, dengan memperhitungkan denda yang telah dibayarkan.

Jaksa juga menuntut pidana tambahan berupa pembubaran seluruh korporasi yang menjadi terdakwa.

Uang Pengganti Lebih dari Rp81 Triliun

Selain denda, JPU menuntut lima perusahaan membayar uang pengganti atas kerugian keuangan negara dan kerugian perekonomian negara.

Rinciannya sebagai berikut:

  1. PT Palma Satu dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp21.390.242.327.608, terdiri atas kerugian keuangan negara dan kerugian perekonomian negara.
  2. PT Seberida Subur dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp12.955.462.367.555.
  3. PT Banyu Bening Utama dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp17.541.167.200.553.
  4. PT Panca Agro Lestari dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp8.510.898.708.880.
  5. PT Kencana Amal Tani dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp20.797.912.944.939.

Berdasarkan rincian tuntutan tersebut, total uang pengganti yang diminta jaksa mencapai Rp81.195.683.549.535 atau sekitar Rp81,19 triliun.

Jika ditambahkan dengan total denda Rp700 miliar, keseluruhan tuntutan terhadap tujuh korporasi mencapai Rp81.895.683.549.535 atau sekitar Rp81,8 triliun.

Apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan, jaksa menuntut agar kewajiban itu diganti dengan pidana kurungan selama dua tahun.

Jaksa Ungkap Hal yang Memberatkan

Dalam pertimbangan tuntutannya, JPU menyampaikan sejumlah hal yang memberatkan para terdakwa.

Di antaranya, perbuatan korporasi dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Jaksa juga menilai kegiatan usaha yang dilakukan secara melawan hukum dalam jangka waktu panjang telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat serta mengakibatkan hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

Selain itu, perbuatan para terdakwa dinilai telah mengakibatkan kerugian keuangan negara dan kerugian perekonomian negara dalam jumlah sangat besar.

Sementara itu, hal yang meringankan adalah seluruh terdakwa korporasi belum pernah dihukum sebelumnya.

“Hal-hal yang meringankan terdakwa belum pernah dihukum,” kata jaksa sebagaimana dikutip dari detikcom, Kamis (19/11/2026).

Dakwaan Korupsi dan TPPU

Dalam perkara ini, jaksa meyakini PT Darmex Plantations dan PT Asset Pacific melanggar ketentuan Pasal 607 ayat (1) huruf a juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sementara itu, PT Palma Satu, PT Seberida Subur, PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, dan PT Kencana Amal Tani diyakini melanggar ketentuan Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 20 juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kelima perusahaan tersebut juga dituntut atas dugaan tindak pidana pencucian uang berdasarkan Pasal 607 ayat (1) huruf a juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 7 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU.

Tuntutan ini merupakan bagian dari proses hukum terhadap aktivitas perkebunan kelapa sawit ilegal yang berlangsung selama hampir dua dekade di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Selanjutnya, majelis hakim akan mempertimbangkan tuntutan jaksa sebelum menjatuhkan putusan terhadap masing-masing korporasi. (bc/isl)