Kejagung Amankan Terpidana TPPO Asal Kalbar di Bandara Soekarno-Hatta

Hukum24 Dilihat

TANGERANG – Tim Satgas Intelijen Reformasi dan Inovasi (SIRI) Kejaksaan Agung bersama tim Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dan Kejaksaan Negeri Kota Tangerang berhasil mengamankan seorang buronan berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Terpidana bernama Wati Sarimin (48) diamankan pada Sabtu (21/11/2026) sekitar pukul 22.30 WIB di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

Pengamanan tersebut merupakan hasil koordinasi tim gabungan dari Kejaksaan Agung, Kejati Kalimantan Barat, dan Kejari Kota Tangerang.

Wati Sarimin, perempuan kelahiran Medan, 3 April 1978, merupakan terpidana dalam perkara TPPO yang telah memiliki kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 132 K/Pid.Sus/2021 tanggal 23 April 2021.

Dalam putusan tersebut, Wati dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan turut serta melakukan perekrutan atau penerimaan seseorang dengan memberikan bayaran atau manfaat, meskipun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, dengan tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Indonesia.

Atas perbuatannya, Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman pidana penjara selama tiga tahun serta denda sebesar Rp200 juta. Apabila denda tidak dibayarkan, diganti dengan pidana kurungan selama dua bulan.

Dititipkan di Kejari Jakarta Selatan

Saat proses pengamanan berlangsung, Wati Sarimin dilaporkan bersikap kooperatif sehingga penangkapan berjalan lancar tanpa hambatan.

Setelah diamankan, terpidana untuk sementara dititipkan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Selanjutnya, Wati akan diserahterimakan kepada Jaksa Eksekutor Kejaksaan Negeri Pontianak guna menjalani proses eksekusi putusan pengadilan.

Keberhasilan pengamanan ini menjadi bagian dari upaya Kejaksaan RI dalam menindaklanjuti putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sekaligus memastikan para buronan mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum.

Jaksa Agung meminta seluruh jajaran Kejaksaan untuk terus memonitor keberadaan para buronan yang masih masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) dan segera melakukan penangkapan agar proses eksekusi dapat dilaksanakan.

Jaksa Agung juga mengimbau seluruh buronan yang masih dalam pencarian Kejaksaan RI agar segera menyerahkan diri dan mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Kejaksaan menegaskan bahwa tidak ada tempat persembunyian yang aman bagi para buronan yang berupaya menghindari proses hukum. (bc/isl)