JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 20 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, pada Kamis (15/10/2026). Mereka terdiri dari penyelenggara negara, aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Klaten, hingga pihak swasta. Salah satu yang diamankan adalah Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, 20 orang tersebut diamankan di wilayah Klaten dan Jakarta.
“Tim KPK mengamankan sejumlah 20 orang di wilayah Klaten dan Jakarta,” ujar Budi melalui keterangan tertulis, Kamis (15/10) malam.
Menurut Budi, pihak-pihak yang diamankan di wilayah Klaten masih menjalani pemeriksaan awal di Polres Klaten. Sementara itu, mereka yang diamankan di Jakarta dimintai keterangan di Gedung Merah Putih KPK.
“Salah satunya adalah Bupati Klaten,” imbuhnya.
Dalam operasi tersebut, tim KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai dengan nilai sementara sekitar Rp1 miliar.
KPK menduga OTT tersebut berkaitan dengan praktik suap atau penerimaan oleh penyelenggara negara, yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa, perizinan, maupun penerimaan lainnya dari organisasi perangkat daerah (OPD).
Selain itu, penyidik juga mendalami dugaan pemberian uang oleh bupati kepada oknum Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berkaitan dengan pengondisian audit.
“Sehingga pihak-pihak yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan ini, selain bupati selaku penyelenggara negara, juga ASN baik di lingkungan Pemkab Klaten maupun BPK, serta unsur swasta,” kata Budi.
Secara terpisah, Ketua KPK Setyo Budiyanto membenarkan adanya penindakan tersebut. Ia menyebut pihak-pihak yang diamankan meliputi penyelenggara negara, ASN di lingkungan Pemkab Klaten, serta sejumlah pihak swasta.
“Benar KPK mengamankan penyelenggara negara, ASN Pemkab Klaten dan pihak-pihak swasta,” kata Setyo saat dihubungi.
Hingga informasi ini disampaikan, pihak-pihak yang diamankan masih menjalani proses permintaan keterangan. Dugaan tindak pidana dalam perkara tersebut masih dalam proses pendalaman oleh KPK.