SEMARANG — Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) mengungkap 59 kasus tindak pidana penyalahgunaan minyak dan gas bumi (migas) serta pertambangan mineral dan batu bara (minerba) selama periode Oktober hingga November 2026. Dari pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 79 tersangka dan menyelamatkan potensi kerugian kekayaan negara hingga Rp50 miliar.
Dalam operasi serentak tersebut, polisi menyita 67 kendaraan, 10 unit ekskavator, 59.359 liter solar, 3.860 liter Pertalite, serta 1.163 tabung elpiji.
Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Yuliyanto terlihat memeriksa barang bukti kendaraan yang digunakan untuk menimbun BBM saat pengungkapan kasus tindak pidana migas dan minerba di Semarang, Jumat (13/11/2026).
Pengungkapan kasus juga dilakukan oleh sejumlah satuan kewilayahan di Jawa Tengah dengan berbagai modus penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Jajaran Polresta Batang, misalnya, menyita 13.765 liter solar dan 1.191,5 liter Pertalite. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menangkap 12 tersangka dengan total kerugian negara mencapai Rp847.226.940.
Sementara itu, operasi yang dilaksanakan jajaran Polresta Banyumas bersama kepolisian di wilayah Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Banjarnegara berhasil mengamankan enam tersangka.
Dari pengungkapan tersebut, petugas menyita 1.236 liter BBM bersubsidi. Kerugian negara akibat praktik penyalahgunaan tersebut diperkirakan mencapai Rp1,4 miliar.
Di wilayah Surakarta dan sekitarnya, pengungkapan dilakukan secara gabungan oleh Polresta Klaten bersama Polres Wonogiri, Karanganyar, Boyolali, dan Sragen.
Selama satu bulan operasi, polisi mengungkap praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi dengan modus memodifikasi tangki kendaraan dan menjual kembali BBM secara ilegal.
Dalam pengungkapan itu, petugas menangkap delapan tersangka serta menyita 1.134 liter solar, 2.025 liter Pertalite, dan empat tabung elpiji bersubsidi ukuran 3 kilogram.
Pengungkapan puluhan kasus tersebut menjadi bagian dari upaya kepolisian dalam memberantas penyalahgunaan distribusi BBM dan elpiji bersubsidi, sekaligus mencegah potensi kerugian keuangan negara akibat praktik perdagangan ilegal sumber daya energi. (bc/isl)