NEW YORK – Dukungan internasional terhadap kemerdekaan Palestina kembali mendapat penguatan di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sebanyak 162 negara menyatakan dukungan terhadap hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri, memperoleh kemerdekaan, dan hidup bebas di tanah airnya tanpa pendudukan Israel.
Dukungan tersebut disampaikan melalui pemungutan suara Komite Ketiga Majelis Umum PBB pada Kamis (19/11/2026), yang menyetujui rancangan resolusi bertajuk The Right of the Palestinian People to Self-Determination atau Hak Rakyat Palestina untuk Menentukan Nasib Sendiri.
Dalam pemungutan suara tersebut, sebanyak 162 negara memberikan suara mendukung, delapan negara menolak, dan delapan negara lainnya memilih abstain.
Mengutip laporan resmi PBB yang diberitakan Middle East Monitor dan kantor berita Palestina WAFA, delapan negara yang menolak resolusi tersebut adalah Amerika Serikat, Israel, Argentina, Paraguay, Mikronesia, Nauru, Papua Nugini, dan Palau.
Sementara itu, delapan negara yang memilih abstain terdiri atas Kamerun, Kolombia, Ekuador, Fiji, Kepulauan Marshall, Panama, Samoa, dan Togo.
Negara-negara yang mendukung antara lain mencakup seluruh anggota Uni Eropa, Kanada, Australia, serta mayoritas negara di kawasan Amerika Selatan, Asia, dan Afrika.
Tegaskan Hak Palestina Tidak Dapat Ditawar
Resolusi tersebut menegaskan bahwa hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri merupakan hak yang melekat, tidak dapat dicabut, serta tidak dapat dijadikan objek tawar-menawar politik.
Dokumen itu juga menegaskan hak rakyat Palestina untuk memperoleh kemerdekaan dan mendirikan negara sendiri, sekaligus hidup bebas di tanah air mereka tanpa pendudukan Israel.
Dalam rancangan resolusi tersebut, Majelis Umum PBB kembali menekankan pentingnya mengakhiri pendudukan Israel yang dimulai sejak 1967, termasuk di wilayah Palestina yang diduduki dan Yerusalem Timur.
Mesir, yang memperkenalkan rancangan resolusi tersebut atas nama Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), menekankan pentingnya mengakhiri pendudukan serta menjaga keutuhan wilayah Palestina yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur.
Perwakilan Palestina di PBB juga menegaskan bahwa pelaksanaan hak menentukan nasib sendiri merupakan salah satu prasyarat mendasar untuk mewujudkan perdamaian yang adil, berkelanjutan, dan menyeluruh di Timur Tengah.
Merujuk Putusan Mahkamah Internasional
Resolusi tersebut turut merujuk pada pendapat penasihat Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) yang dikeluarkan pada 19 Juli 2024.
Dalam pendapat hukumnya, ICJ menyatakan bahwa keberlanjutan kehadiran Israel di wilayah Palestina yang diduduki bertentangan dengan hukum internasional dan harus segera diakhiri.
Mahkamah juga menilai kebijakan serta praktik Israel di wilayah pendudukan menjadi penghambat bagi rakyat Palestina dalam menjalankan hak menentukan nasib sendiri.
Rujukan terhadap pendapat ICJ tersebut memperkuat landasan hukum internasional mengenai hak rakyat Palestina untuk menentukan masa depan politik dan kenegaraannya.
Palestina Desak Dukungan Internasional Diwujudkan dalam Tindakan Nyata
Kantor berita Palestina WAFA melaporkan, Pengamat Tetap Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, menyambut dukungan mayoritas negara anggota PBB tersebut.
Mansour menegaskan bahwa Palestina akan terus memperkuat dukungan internasional terhadap hak-hak rakyatnya, terutama di tengah persoalan pendudukan, pengusiran paksa, penyitaan tanah, pembangunan permukiman ilegal, dan kekerasan yang dialami masyarakat Palestina.
Ia juga mengajak negara-negara yang mendukung resolusi tersebut agar tidak berhenti pada dukungan diplomatik, tetapi mengambil langkah nyata untuk membantu rakyat Palestina mewujudkan hak menentukan nasib sendiri dan mengakhiri pendudukan.
Selain itu, Mansour menegaskan pentingnya menjaga keberlangsungan gencatan senjata di Gaza, memastikan bantuan kemanusiaan dapat masuk dan didistribusikan secara memadai, serta memulai proses rekonstruksi agar kehidupan masyarakat sipil kembali normal.
Menurutnya, berakhirnya pendudukan merupakan jalan penting untuk mewujudkan keamanan, perdamaian, dan stabilitas di kawasan Timur Tengah.
Belum Menjadi Pemungutan Suara Akhir Majelis Umum PBB
Meski memperoleh dukungan sangat besar, keputusan 162-8-8 tersebut perlu dipahami secara tepat.
Pemungutan suara pada 19 November 2026 berlangsung di Komite Ketiga Majelis Umum PBB, yakni komite yang menangani persoalan sosial, kemanusiaan, dan hak asasi manusia.
Dengan demikian, persetujuan tersebut merupakan tahapan pembahasan dan pengesahan rancangan resolusi di tingkat komite sebelum dibawa ke sidang pleno Majelis Umum PBB.
Berdasarkan pemantauan UN Watch terhadap agenda resolusi PBB tahun 2026, pemungutan suara di sidang pleno untuk rancangan resolusi ini diperkirakan berlangsung pada pertengahan Desember 2026.
Sebagai pembanding, pada 15 Desember 2025, Majelis Umum PBB sebelumnya telah mengesahkan resolusi serupa dengan hasil 164 negara mendukung, delapan menolak, dan sembilan abstain.
Perkembangan terbaru ini kembali memperlihatkan besarnya dukungan diplomatik internasional terhadap hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri. (r/isl)
