MEDAN – Menghadapi rencana eksekusi lahan yang dijadwalkan berlangsung pada 12 November 2026, perwakilan masyarakat Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, meminta dukungan dan pendampingan dari DPD Partai Gerindra Sumatera Utara.
Permohonan tersebut disampaikan melalui surat tertanggal 6 November 2026 yang ditujukan kepada Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Utara. Surat itu ditandatangani Ketua Koordinator Masyarakat, Agus Irianto.
Warga mengkhawatirkan dampak eksekusi terhadap kehidupan sejumlah kepala keluarga yang selama ini menggantungkan tempat tinggal dan keberlangsungan ekonomi mereka pada lahan tersebut.
Dalam surat permohonannya, masyarakat menilai persoalan ini bukan sekadar menyangkut pelaksanaan eksekusi lahan, tetapi juga berkaitan dengan nasib warga yang membutuhkan kejelasan mengenai riwayat kepemilikan, dasar hukum, serta proses yang melatarbelakangi rencana eksekusi.
“Masyarakat membutuhkan kejelasan, perlindungan, dan ruang untuk mendapatkan penjelasan secara terbuka dan berimbang. Jangan sampai masyarakat kecil yang selama ini menggantungkan kehidupan dan masa depan keluarganya justru menjadi pihak yang paling dirugikan akibat persoalan yang belum mereka pahami secara utuh,” demikian salah satu pernyataan dalam surat tersebut yang disampaikan ke wartawan, Senin (9/11/2026).
Ada lima poin utama yang dimohonkan masyarakat kepada DPD Gerindra Sumut. Pertama, memberikan perhatian dan respons terhadap aspirasi warga terdampak. Kedua, mendorong penelusuran serta pengkajian terhadap riwayat lahan dan dasar hukum pelaksanaan eksekusi.
Ketiga, memfasilitasi dialog antara masyarakat, pihak terkait, dan instansi berwenang. Keempat, mendorong pendampingan hukum serta advokasi bagi warga yang membutuhkan perlindungan hak-haknya.
Kelima, memperjuangkan penyelesaian persoalan dengan mengedepankan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanusiaan.
Masyarakat berharap DPD Gerindra Sumut dapat mengambil peran dalam menjembatani aspirasi warga dengan pihak-pihak terkait, sehingga persoalan tersebut memperoleh perhatian dan penyelesaian yang adil.
Warga juga berharap sebelum pelaksanaan eksekusi, terdapat ruang komunikasi dan penjelasan yang memadai agar masyarakat memahami secara utuh persoalan hukum yang sedang dihadapi.
Bagi warga Tanjung Mulia, persoalan ini bukan hanya tentang lahan, melainkan juga menyangkut tempat tinggal, kehidupan keluarga, dan masa depan mereka. (r/isl)