MEDAN- Kota Medan berhasil mendapatkan Piagam Penghargaan atas Prestasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan skor 3,6109 dan Status Kinerja Tinggi dari Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian. Penghargaan ini diberikan berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) Tahun 2024.
Hal ini terungkap saat Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menghadiri Peringatan Hari Otonomi Daerah XXIX Tahun 2025 di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur secara virtual melalui sambungan zoom meeting dari Command Center Balai Kota Medan, Jumat (25/4/2025) pagi.
Piagam penghargaan membanggakan ini diberikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto kepada Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas diwakili Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman saat menjadi Pembina Upacara dalam upacara yang mengusung tema “Sinergi Pusat dan Daerah Membangun Nusantara Menuju Indonesia Emas 2045” tersebut.
Usai mengikuti upacara melalui zoom meeting tersebut, Rico Waas menyampaikan, rasa syukurnya karena Kota Medan berhasil mendapatkan Piagam Penghargaan EPPD secara Nasional Tahun 2024 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan penilaian status kinerja tinggi.
“Ini tentunya kerja hebat dari Pemko Medan dari tahun ke tahun selalu bisa dipertahankan, ini baik sekali. Saya apresiasi kepada seluruh birokrat ASN Pemko Medan yang selama ini telah bekerja. Meskipun ini hasil evaluasi tahun 2024, tentu saya mengapresiasi sebagai Wali Kota pada saat sekarang karena ini merupakan kinerja yang baik,” kata Rico Waas.
Dengan penghargaan yang diterima ini, Rico Waas didampingi Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Kota Medan Muhammad Sofyan, Kepala Bappeda Kota Medan Benny Iskandar dan Kabag Tapem Andrew Fransiska Ayu, berharap agar seluruh jajaran semakin termotivasi untuk menciptakan masa depan yang terus menerus baik di Pemko Medan.
Orang nomor satu di Pemko Medan selanjutnya mengatakan, melalui Peringatan Hari Otda ini, seluruh jajaran Pemko Medan harus bisa berinovasi dan kreatif. “Artinya, kita diberi sebuah keotonomian untuk bagaimana melaksanakan hal-hal yang menurut kita bisa disesuaikan dengan kebijakan daerah atau bagaimana muatan lokal kita sendiri,” harapnya.
Meski demikian, kata Rico Waas, harus bisa merangkul secara keseluruhan, termasuk secara kinerja juga harus didorong. Diingatkannya, tidak mudah untuk bisa merangkul semua mulai dari tingkat paling bawah. “Itulah yang terus kami dorong, bagaimana mulai dari tingkat kepling, kelurahan dan kecamatan untuk bisa memahami dan melaksanakan prinsip pembangunan daerah yang sebenarnya dalam pembangunan kota itu sendiri,” jelasnya. (isl)