MEDAN – Organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) melakukan unjuk rasa di Kantor Wali Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis, Kecamatan Petisah, Kamis (22/8/2024).
Sembari membentang spanduk bertuliskan “Selamatkan Demokrasi Lawan Dinasti”, para mahasiswa berorasi meneriaki kinerja Bobby yang dirasa sangat buruk.
Kinerja yang dirasa buruk tersebut diperparah dengan adanya isu mengenai “Blok Medan” yang menyeret nama menantu Presiden Joko Widodo tersebut.
“Akhir-akhir ini, sebagaimana yang terungkap dalam fakta persidangan kasus korupsi mantan Gubernur Maluku Utara, bahwa nama Bobby Nasution disebut memiliki izin pertambangan nikel di Halmahera Timur yang dikenal dengan istilah Blok Medan. Jika benar, hal ini sangat rentan adanya konflik kepentingan, mengingat Bobby Nasution merupakan pejabat publik yang juga menantu presiden,” ucap Surya Dermawan, Koordinator Aksi.
Selain Blok Medan, GMNI juga menyoal kinerja Bobby Nasution selaku Wali Kota Medan. Di antaranya, tidak tuntas menangani proyek lampu pocong senilai Rp21 miliar yang dinilai mangkrak.
Meskipun pihak pengembang telah melakukan pengembalian uang kepada Pemko Medan, namun tidak berarti urusan lampu pocong selesai begitu saja.
“Menurut penilaian kami, (pengembalian itu) tidak menghilangkan kerugian bagi masyarakat Kota Medan, pun di sisi lain tidak menghilangkan pidana,” lanjutnya.
GMNI juga menyinggung permasalahan pengelolaan sampah yang masih buruk di masa kepemimpinan Bobby. Menurut Surya, masih banyak daerah di Kota Medan yang banjir apabila curah hujan meningkat.
Tak hanya pengelolaan sampah, GMNI pun menilai pengelolaan parkir melalui program parkir berlangganan ‘acakadut’.
“Kami menilai kebijakan parkir tersebut sangat prematur karena tidak memikirkan dampak negatifnya. Bahkan bagi kami, Pemko Medan terkesan ingin meraih uang cepat dari masyarakat,” ujar Surya.
GMNI juga mendesak Bobby agar meminta maaf secara terbuka serta bertanggung jawab kepada masyarakat atas kegagalannya dalam proyek lampu pocong.
Bobby pun diminta bertanggung jawab atas kegagalannya dalam mengelola sampah dan banjir di Kota Medan.
Berdasarkan evaluasi-evaluasi tersebut, GMNI mendesak agar Bobby secara terbuka melakukan klarifikasi terkait Blok Medan.
“Kami juga meminta KPK periksa Bobby Nasution dan Kahiyang Ayu terkait isu Blok Medan,” tegas Surya.(klt)
