Tingkatkan Kemandirian Fiskal, Wali Kota Medan Rico Waas Instruksikan Optimalisasi PAD dan Digitalisasi Pajak

Medan10 Dilihat

MEDAN – Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menaruh perhatian serius terhadap penguatan kemandirian fiskal daerah. Dalam Rapat Evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak, dan Retribusi Tahun 2026 di Aula Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan, Senin (13/7/2026), ia menekankan bahwa optimalisasi pendapatan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan.

Rico menegaskan, ketergantungan Pemko Medan pada dana Transfer ke Daerah (TKD) harus ditekan secara bertahap. Hal ini hanya bisa dicapai jika seluruh sektor pendapatan dikelola dengan manajemen yang lebih agresif, transparan, dan berbasis teknologi.

BACA JUGA :  Bapenda Kota Medan Intensifkan Sosialisasi QRESTO, Perkuat Digitalisasi Pajak Restoran

“Kita tidak bisa terus-menerus bergantung pada TKD. Kemandirian fiskal adalah kunci. Saya minta seluruh jajaran bekerja lebih keras dan cerdas untuk menggali potensi PAD yang ada,” tegas Rico di hadapan Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman, Kepala Bapenda M. Agha Novrian, serta para pimpinan perangkat daerah dan camat se-Kota Medan.

Dalam arahannya,

Rico memerintahkan Bapenda mengevaluasi total rantai distribusi SPPT PBB. Menurutnya, kendala teknis yang menghambat masyarakat untuk membayar pajak seperti keterlambatan distribusi SPPT harus dihilangkan.
“Masyarakat ingin membayar, jangan sampai sistem kita yang justru menghambat mereka,” ujarnya.

BACA JUGA :  Polrestabes Medan Berhasil Ringkus Pencuri Modus Ganjal Kartu Mesin ATM

Lanjut, Wali Kota menyoroti pentingnya integritas aparatur dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Ia memberikan instruksi tegas terkait kepatuhan pajak kendaraan dinas dan milik pribadi ASN agar menjadi teladan bagi masyarakat luas.

Rico juga mendorong percepatan adopsi sistem digital untuk menutup celah kebocoran anggaran. Penggunaan sistem QRESTO pada pajak restoran akan diperluas, begitu pula pada sektor pajak parkir. Digitalisasi ini bertujuan agar seluruh transaksi tercatat secara real-time, otomatis, dan transparan.

BACA JUGA :  Ketua Komisi II DPRD Medan Ingatkan Perusahaan Bayar THR Tepat Waktu

Menutup pertemuan tersebut, Wali Kota mengingatkan bahwa setiap rupiah dari PAD yang dihimpun akan dikembalikan sepenuhnya kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur dan kualitas pelayanan publik yang lebih prima.

“Fokus kita jelas: PAD yang kuat adalah fondasi utama bagi pembangunan Kota Medan yang lebih baik dan pelayanan masyarakat yang lebih maksimal,” pungkasnya.(bj)