JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) memprioritaskan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah-daerah dengan prevalensi stunting tinggi sebagai langkah strategis untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tepat sasaran dan mampu menekan angka kekurangan gizi di Indonesia.
Kepala BGN, Sudaryono, mengatakan kebijakan tersebut disusun berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang menunjukkan sekitar 40 persen penduduk Indonesia pada kelompok ekonomi kuintil 1 dan 2 berada di bawah standar kesehatan akibat kurangnya asupan kalori dan protein.
“Sebanyak 116 juta penduduk Indonesia masuk dalam kategori kurang makan atau lapar karena konsumsi hariannya tidak sebanding dengan kebutuhan aktivitas mereka. Karena itu, intervensi melalui Program Makan Bergizi Gratis menjadi sangat penting, terutama di wilayah dengan angka stunting tertinggi,” ujar Sudaryono dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (29/7/2026).
Sebagai dasar pelaksanaan program, BGN menggunakan peta sebaran stunting dari Kementerian Kesehatan untuk menentukan prioritas pembangunan maupun pengoperasian SPPG.
Data tersebut mencatat terdapat 92 kabupaten/kota dengan kategori prevalensi stunting sangat tinggi, 220 kabupaten/kota berkategori tinggi, serta 182 kabupaten/kota berkategori sedang.
Sudaryono menjelaskan, dapur MBG yang telah tersedia di kawasan dengan tingkat stunting tinggi akan segera diaktifkan. Sementara itu, pembangunan SPPG baru akan diprioritaskan di wilayah yang belum memiliki fasilitas layanan pemenuhan gizi.
Untuk memastikan bantuan diterima oleh sasaran yang tepat, pemerintah menerapkan sistem pendataan by name by address yang terintegrasi menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Melalui integrasi data tersebut, pemerintah dapat memantau status kesehatan setiap penerima manfaat, mulai dari balita, pelajar, hingga ibu hamil.
“Dengan NIK, kita dapat mengetahui apakah seorang balita, siswa sekolah, atau ibu hamil telah menerima MBG sekaligus memantau perkembangan kondisi kesehatannya setelah mendapatkan intervensi,” jelas Sudaryono.
Selain distribusi makanan bergizi, BGN juga bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk melaksanakan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) secara berkala sebagai instrumen evaluasi efektivitas MBG.
Menurut Sudaryono, pemeriksaan kesehatan sebaiknya dilakukan lebih dari satu kali agar pemerintah dapat mengukur perubahan kondisi kesehatan penerima manfaat secara objektif.
“Jika output yang diberikan berupa makanan bergizi lengkap, maka outcome yang diharapkan adalah anak yang sebelumnya mengalami stunting dapat tumbuh normal, sementara masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan bisa menjadi lebih sehat,” pungkasnya. (r/isl)