JAKARTA – Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyiapkan 15 kebijakan pro-karier bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Kebijakan tersebut ditujukan untuk mempercepat layanan, mendukung pengembangan karier, meningkatkan kesejahteraan, serta memperkuat penerapan sistem merit bagi PNS maupun PPPK.
Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Utama BKN, Rahman Hadi, mengatakan keterbatasan anggaran tidak menjadi hambatan bagi BKN untuk terus melakukan transformasi dalam manajemen ASN.
Menurutnya, keterbatasan anggaran justru mendorong BKN untuk semakin selektif dalam menentukan program prioritas agar setiap sumber daya yang tersedia dapat digunakan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi ASN serta organisasi pemerintahan.
Sepanjang 2026, BKN telah menghadirkan sedikitnya 15 kebijakan pro-karier ASN yang berorientasi pada percepatan pelayanan, pengembangan karier, peningkatan kesejahteraan, dan penguatan sistem merit.
Salah satu kebijakan yang menjadi perhatian adalah upaya mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisilinya.
Hingga saat ini, sebanyak 86 pegawai BKN telah dipindahkan ke unit kerja yang lebih dekat dengan keluarga maupun domisili mereka.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat mengurangi beban biaya transportasi dan akomodasi pegawai sehingga ASN dapat bekerja lebih optimal.
Selain kebijakan kedekatan dengan keluarga, berbagai terobosan BKN juga mencakup penyederhanaan pengakuan gelar akademik dan profesi, kemudahan mekanisme kenaikan pangkat, hingga pemberian penghargaan kepada ASN berprestasi dan berdedikasi melalui Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB).
“Seluruhnya diarahkan untuk menghadirkan manajemen ASN yang semakin sederhana, objektif, dan berbasis merit,” kata Plt. Sekretaris Utama BKN Rahman Hadi.
Berbagai kemudahan tersebut juga didukung dengan penguatan layanan manajemen ASN berbasis digital.
Hingga 24 Agustus 2026, BKN tercatat telah memproses 487.038 layanan kenaikan pangkat, 370.155 usulan peremajaan data, serta 101.449 usulan pencantuman gelar.
Sementara itu, platform ASN Digital telah mencatat sekitar 1,49 miliar kunjungan.
Tingginya angka tersebut menunjukkan kebutuhan ASN, baik PNS maupun PPPK, terhadap layanan kepegawaian yang semakin mudah, cepat, dan terintegrasi.
Selain memperkuat layanan internal ASN, BKN juga memberikan dukungan terhadap sejumlah program prioritas pemerintah melalui pemenuhan dan seleksi sumber daya manusia aparatur.
Dukungan tersebut antara lain diberikan untuk kebutuhan SDM pada Badan Gizi Nasional, Program Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta Kampung Nelayan Merah Putih.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan tersedianya SDM aparatur yang sesuai dengan kebutuhan berbagai program pembangunan nasional.
Memasuki 2027, BKN akan melanjutkan sejumlah agenda prioritas, termasuk digitalisasi manajemen ASN, penerapan sistem merit, penguatan pengawasan, pengembangan kompetensi, serta manajemen talenta.
Dengan sumber daya yang terbatas, BKN berkomitmen memastikan setiap program yang dijalankan memiliki dampak langsung dan terukur.
Melalui 15 kebijakan pro-karier ASN, penguatan layanan digital, penerapan sistem merit, serta dukungan terhadap pemenuhan SDM program prioritas nasional, Kepala BKN Prof. Zudan mengarahkan pembangunan manajemen ASN yang profesional, adaptif, humanis, dan berorientasi pada kinerja. (bc/isl)