Diduga Kuasai Sejumlah Alsintan Bantuan Pemerintah, HS di Bone Disorot, Dinas Pertanian Diminta Turun Tangan

Bisnis, Hukum, Nasional22 Dilihat

BONE – Dugaan penguasaan sejumlah alat dan mesin pertanian (alsintan) bantuan pemerintah oleh seorang warga berinisial HS di Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, menjadi sorotan. Persoalan ini memunculkan pertanyaan mengenai ketepatan penyaluran, pengelolaan, serta pengawasan aset bantuan pemerintah yang sejatinya diperuntukkan bagi kepentingan kelompok tani.

Berdasarkan pemberitaan Mediasulsel.com, HS diduga menguasai lebih dari satu unit mesin Combine Harvester dan satu unit traktor roda empat yang bersumber dari program bantuan pemerintah.

Salah satu unit Combine Harvester tersebut disebut merupakan bantuan Kementerian Pertanian yang disalurkan kepada Kelompok Tani Tempe pada 2024.

Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun media tersebut dari warga setempat, mesin itu diduga berada dalam penguasaan HS sejak bantuan diserahkan. Sementara HS disebut bukan anggota kelompok tani yang tercatat sebagai penerima bantuan.

” Banyak alatnya itu HS,” ungkap seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan, sebagaimana dikutip Mediasulsel.com, Sabtu (21/11/2026).

Warga tersebut juga menyebut adanya fasilitas berupa pabrik yang diduga berasal dari program bantuan pemerintah.

“Ada juga itu pabriknya, bantuan juga,” ujarnya.

Meski demikian, informasi mengenai penguasaan alsintan dan fasilitas bantuan tersebut masih berupa dugaan yang memerlukan verifikasi serta klarifikasi dari pihak-pihak terkait.

Bupati Bone Pernah Tegaskan Alsintan Tidak Boleh Diperjualbelikan

Persoalan ini menjadi penting jika dikaitkan dengan penegasan Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman, mengenai tata kelola bantuan alsintan.

Pada 23 Juli 2026, saat penyerahan bantuan alsintan kepada kelompok tani di halaman Kantor Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (TPHP) Kabupaten Bone, Andi Asman menegaskan bahwa bantuan pemerintah tidak boleh diperjualbelikan ataupun dibawa keluar daerah.

Bupati juga mengingatkan agar bantuan tersebut tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.

Dalam pemberitaan RRI, Andi Asman menjelaskan bahwa pemanfaatan alsintan oleh kelompok tani lain masih dimungkinkan setelah kebutuhan kelompok penerima terpenuhi dan terdapat kesepakatan bersama.

Namun, pemanfaatan tersebut bukan dalam bentuk penyewaan. Biaya yang disepakati hanya untuk mendukung operasional dan pemeliharaan alat.

Penegasan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah menghendaki pengelolaan alsintan secara bertanggung jawab agar manfaatnya benar-benar dirasakan petani.

Kementan Tegaskan Bantuan Alsintan untuk Kepentingan Petani

Sebelumnya, Kementerian Pertanian juga menegaskan bahwa bantuan alat dan mesin pertanian diberikan secara gratis kepada petani melalui kelompok tani, gabungan kelompok tani, UPJA, maupun brigade pertanian.

Dalam keterangannya pada 8 November 2024, Kementan melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian menegaskan bahwa bantuan alsintan tidak boleh diperjualbelikan ataupun disertai pungutan oleh pihak mana pun.

Kebijakan tersebut bertujuan memastikan bantuan pemerintah benar-benar mendukung peningkatan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani.

Karena itu, apabila benar terdapat alsintan bantuan pemerintah yang penguasaannya tidak sesuai dengan kelompok penerima atau ketentuan pemanfaatannya, persoalan tersebut perlu ditelusuri secara menyeluruh.

Dinas Pertanian dan Aparat Diminta Klarifikasi

Dugaan tersebut membutuhkan penjelasan terbuka dari Dinas TPHP Kabupaten Bone, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Awangpone, serta pihak Kelompok Tani Tempe.

Sejumlah hal yang perlu dipastikan antara lain status kepemilikan dan penerima bantuan Combine Harvester tahun 2024, keberadaan fisik alat, pihak yang selama ini mengoperasikan, serta dasar penggunaan alsintan oleh pihak di luar kelompok penerima.

Selain itu, keberadaan traktor roda empat dan fasilitas pabrik yang disebut-sebut bersumber dari bantuan pemerintah juga perlu diverifikasi melalui dokumen penyaluran dan pemeriksaan lapangan.

Jika ditemukan ketidaksesuaian antara dokumen penerima, penguasaan fisik, dan pemanfaatan bantuan, instansi berwenang perlu melakukan evaluasi serta mengambil langkah sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengawasan juga penting untuk memastikan tidak ada petani atau kelompok tani yang kehilangan hak atas fasilitas yang telah dialokasikan pemerintah.

Sebelumnya, Mediasulsel.com menyebut telah berupaya mengonfirmasi Kepala BPP Kecamatan Awangpone, Mulyadi, terkait dugaan tersebut. Namun, hingga berita itu diterbitkan, belum diperoleh tanggapan.

HS, pengurus Kelompok Tani Tempe, serta instansi pertanian terkait perlu diberikan kesempatan menyampaikan penjelasan agar persoalan ini dapat diketahui secara utuh dan berimbang.

Hingga kini, dugaan penguasaan alsintan tersebut belum dapat dinyatakan sebagai pelanggaran hukum. Klarifikasi, pemeriksaan dokumen, dan verifikasi lapangan menjadi langkah penting untuk memastikan apakah bantuan pemerintah telah dikelola sesuai peruntukannya. (bc/isl)