JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memperkuat kebijakan stimulus ekonomi untuk menjaga daya beli masyarakat dan kesejahteraan rakyat di tengah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,45 persen. Berbagai program bantuan dan insentif disiapkan untuk menjaga konsumsi rumah tangga sekaligus mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi hingga akhir 2026.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tersebut ditopang oleh investasi dan kinerja sektor produktif. Capaian itu, menurutnya, menunjukkan ketahanan ekonomi nasional di tengah dinamika perekonomian global.
“Ekonomi dan stabilitas sektor riil, ini ekonomi kita terus tumbuh di atas 5 persen, yaitu 5,45 persen, di mana ini lebih tinggi dari global rata-rata yang 3 persen dan kita di sini tertinggi di G20 Pak Presiden, dan juga salah satu yang tertinggi di ASEAN,” ujar Airlangga dalam Sidang Kabinet Paripurna bertajuk Dua Tahun Pertama Pemerintahan Kerja Nyata untuk Negeri yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (21/10/2026).
Airlangga juga memaparkan sejumlah indikator yang menunjukkan perkembangan positif perekonomian nasional. Indeks Manajer Pembelian (Purchasing Managers’ Index/PMI) manufaktur meningkat menjadi 52,4, sementara indeks keyakinan konsumen tercatat 118,1. Indonesia juga membukukan surplus perdagangan sebesar 7,25, dengan tingkat pengangguran 4,65 persen dan rasio Gini yang membaik menjadi 0,368.
Menurut Airlangga, pemerintah terus menjaga disiplin fiskal dan stabilitas sistem keuangan guna memastikan pertumbuhan ekonomi berlangsung secara berkelanjutan. Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dilaporkan sebesar 1,24 persen, sesuai dengan arah kebijakan yang direncanakan.
Dari sisi moneter, pemerintah turut mencermati keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan pada level 5,75 persen. Sementara itu, imbal hasil surat berharga negara tenor 10 tahun tercatat sebesar 7,21 persen.
“Cadangan devisa masih cukup membiayai 6,5 bulan impor, yaitu 146,3 billion. Kredit bank tumbuh double digit, 13,65 persen, dana dari masyarakat 10,94, modal perbankan juga solid Pak Presiden, 24,10, dan kredit macet 2,11 persen, relatif kecil,” kata Airlangga.
Stimulus Kuartal IV untuk Menjaga Daya Beli
Untuk mempertahankan daya beli masyarakat pada kuartal IV 2026, pemerintah menyiapkan sejumlah program bantuan yang menyasar rumah tangga dan pekerja. Kebijakan tersebut mencakup program satu orang satu rekening, bantuan pangan beras, serta bantuan subsidi upah.
Airlangga menjelaskan, program satu orang satu rekening dialokasikan anggaran sebesar Rp1,28 triliun. Pemerintah juga menyiapkan bantuan beras sebanyak 10 kilogram per bulan bagi 33,24 juta keluarga penerima manfaat (KPM), dengan anggaran Rp17,54 triliun.
Selain itu, bantuan subsidi upah sebesar Rp300.000 untuk periode tiga bulan disiapkan bagi sekitar 13,3 juta pekerja. Anggaran yang dialokasikan untuk program tersebut mencapai Rp11,97 triliun.
Program-program ini diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok, menjaga konsumsi rumah tangga, serta menopang aktivitas ekonomi menjelang akhir tahun.
Diskon Transportasi Sambut Natal dan Tahun Baru
Pemerintah juga menyiapkan stimulus transportasi untuk mendukung mobilitas masyarakat selama periode Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Paket kebijakan ini mencakup diskon tiket transportasi serta insentif pajak untuk perjalanan udara domestik.
Berdasarkan laporan Airlangga, stimulus tersebut meliputi diskon tiket sebesar 30 persen, potongan harga untuk transportasi laut, serta tarif khusus jasa kepelabuhanan dari ASDP. Pemerintah juga memberikan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditanggung pemerintah untuk perjalanan udara dalam negeri.
Stimulus yang telah disepakati sejak pertengahan tahun tersebut diperkirakan memberikan manfaat kepada sekitar 6,6 juta masyarakat, dengan anggaran mencapai Rp883,4 miliar.
Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan biaya perjalanan masyarakat sekaligus mendorong aktivitas sektor transportasi, pariwisata, dan usaha pendukung lainnya selama libur akhir tahun.
Program Ekonomi 2027: Magang, Insentif Pajak, dan Perumahan
Selain stimulus akhir tahun, pemerintah mulai menyiapkan sejumlah program lanjutan yang diharapkan berjalan pada Januari 2027. Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mendukung pekerja, serta memperluas akses masyarakat terhadap perumahan.
Airlangga menyampaikan bahwa program Magang Nasional akan dilanjutkan dengan target 150.000 peserta. Sementara itu, program vokasi nasional direncanakan menjangkau 300.000 peserta.
Pemerintah juga menyiapkan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) ditanggung pemerintah bagi pekerja dengan gaji maksimal Rp10 juta di seluruh sektor. Selain itu, pemerintah akan mengevaluasi kenaikan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), yang saat ini sebesar Rp54 juta, dengan mempertimbangkan perkembangan inflasi dan upah minimum.
Di sektor perumahan, fasilitas PPN ditanggung pemerintah direncanakan berlanjut untuk rumah dengan harga di atas Rp2 miliar hingga maksimal Rp5 miliar. Pemerintah juga membahas relaksasi iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan dan Jaminan Kematian, tambahan manfaat jaminan ketenagakerjaan, serta dukungan terhadap kredit pemilikan rumah (KPR) bersubsidi.
Sementara itu, untuk mendukung sektor industri perhiasan, pemerintah membahas penyesuaian standar kadar emas dari 99,99 persen menjadi 99,9 persen sesuai standar industri yang dipaparkan dalam sidang kabinet.
Berbagai kebijakan tersebut menunjukkan fokus pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan daya beli masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan sektor usaha.
Melalui stimulus pada akhir 2026 dan program lanjutan pada 2027, pemerintah berharap pertumbuhan ekonomi nasional dapat terus terjaga sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. (r/isl)