Kemenimipas Tindak 19.740 WNA Sepanjang 2026, Agus Andrianto Paparkan Capaian Pengawasan Imigrasi

Nasional, Politik16 Dilihat

TANGERANG – Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) mencatat telah menjatuhkan tindakan administratif keimigrasian terhadap 19.740 warga negara asing (WNA) yang melanggar ketentuan keimigrasian sepanjang 2026.

Capaian tersebut disampaikan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto dalam upacara peringatan Hari Bakti ke-2 Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kota Tangerang, Kamis (19/11/2026).

Agus menjelaskan, pengawasan terhadap orang asing terus diperkuat melalui berbagai kegiatan pengawasan dan penegakan hukum.

“Kita juga memperkuat pengawasan orang asing dan menegakkan hukum keimigrasian dengan melaksanakan 13.390 kegiatan pengawasan serta tindakan administratif terhadap 19.740 warga negara asing yang melanggar ketentuan keimigrasian,” ujar Agus.

Selain pengawasan, Kemenimipas juga memperkuat upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) melalui program Petugas Imigrasi Desa yang telah menjangkau 1.340 desa di seluruh Indonesia.

Melalui program tersebut, masyarakat diberikan edukasi mengenai keimigrasian yang aman, bahaya perekrutan tenaga kerja ilegal, serta risiko perdagangan orang dan penyelundupan manusia.

Agus mencontohkan keberhasilan pencegahan keberangkatan tiga warga negara Indonesia (WNI) yang direkrut secara perseorangan untuk menjadi tentara bayaran di Rusia.

Menurutnya, kasus tersebut menjadi pengingat pentingnya pengawasan dan koordinasi lintas instansi untuk melindungi masyarakat dari praktik eksploitasi serta risiko keterlibatan dalam konflik bersenjata di luar negeri.

Digitalisasi dan Peningkatan Pelayanan Keimigrasian

Di bidang pelayanan, Agus menyampaikan bahwa Kemenimipas terus mengembangkan inovasi digitalisasi melalui berbagai layanan, antara lain M-Paspor dan e-Visa.

Salah satu peningkatan pelayanan dilakukan dalam penyelenggaraan ibadah haji melalui layanan Makkah Route. Layanan ini memungkinkan pemeriksaan keimigrasian Arab Saudi diselesaikan di Indonesia sebelum jemaah diberangkatkan ke Tanah Suci.

Dengan demikian, jemaah dapat melewati proses kedatangan di Arab Saudi dengan lebih cepat tanpa harus mengantre pemeriksaan imigrasi setibanya di sana.

Hingga 2026, layanan Makkah Route telah tersedia di empat bandara internasional, yakni Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Adi Soemarmo, Bandara Juanda, dan Bandara Sultan Hasanuddin.

Selain itu, Kemenimipas menghadirkan layanan Simplified Process Corridor (SPC), yakni pemeriksaan keimigrasian berbasis biometrik yang memungkinkan identitas jemaah dikenali saat melewati koridor khusus.

Dengan sistem tersebut, jemaah tidak perlu mengantre melalui autogate maupun pemeriksaan manual. Layanan SPC diterapkan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan Bandara Juanda.

“Dengan adanya dua layanan tersebut, kami berupaya menghadirkan pelayanan ibadah yang lebih lancar sejak keberangkatan hingga kembali ke Tanah Air,” kata Agus.

Tegas Menjaga Kedaulatan Negara

Agus menegaskan, Kemenimipas memiliki tanggung jawab ganda di bidang keimigrasian. Di satu sisi, kementerian harus terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Namun, di sisi lain, pengawasan dan penegakan hukum harus tetap dilakukan secara tegas demi menjaga kedaulatan negara.

Menurutnya, langkah penindakan terhadap pelanggaran keimigrasian merupakan bagian dari implementasi pilar “Tegas Menjaga” yang menjadi salah satu landasan tema Hari Bakti ke-2 Kemenimipas.

“Tegas menjaga berarti menjalankan tugas secara profesional dalam menegakkan aturan dan menjaga keamanan,” tegasnya.

Memasuki tahun ketiga sejak pembentukannya pada 20 Oktober 2024, Agus menginstruksikan seluruh jajaran Kemenimipas untuk terus memperkuat pengawasan, penegakan hukum, serta integritas aparatur.

Ia juga meminta seluruh pegawai menjadikan nilai PRIMA sebagai pedoman dalam menjalankan tugas, yakni Profesional, Responsif, Integritas, Modern, dan Akuntabel.

Agus mengingatkan bahwa keberhasilan institusi pemerintah tidak cukup diukur dari banyaknya kegiatan, program, maupun laporan yang dihasilkan. Lebih dari itu, setiap kebijakan dan pelayanan harus memberikan manfaat serta dampak nyata bagi masyarakat.

“Keberhasilan sebuah institusi tidak cukup diukur dari banyaknya kegiatan dan program atau laporan yang dihasilkan. Setiap langkah, setiap kebijakan, dan setiap layanan harus memberikan manfaat serta dampak nyata bagi masyarakat,” pungkasnya. (bc/isl)