Kemnaker Bangun Pusat Pengembangan Talenta Disabilitas di Bekasi, Perluas Akses Kerja Inklusif

Nasional19 Dilihat

BEKASI – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai membangun Pusat Pengembangan Talenta Penyandang Disabilitas di Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja (BBPKK) Bekasi, Jawa Barat. Pembangunan fasilitas ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses pelatihan vokasi dan kesempatan kerja yang inklusif bagi penyandang disabilitas.

Pembangunan tersebut ditandai dengan peresmian yang dilakukan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli bersama mitra industri pada Kamis (19/11/2026), bertepatan dengan penyelenggaraan Pekan Talenta Inklusif 2026.

Program ini melibatkan kolaborasi dengan Indosat Ooredoo Hutchison dan PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP). Pusat pengembangan tersebut dirancang menjadi fasilitas terpadu untuk memberikan layanan pelatihan kompetensi sekaligus pengembangan karier bagi penyandang disabilitas.

Fasilitas ini ditargetkan mampu menjangkau ribuan peserta setiap tahunnya. Selain meningkatkan keterampilan tenaga kerja, keberadaannya diharapkan menjadi model pengembangan lingkungan kerja yang ramah disabilitas bagi dunia usaha.

Kesempatan Kerja Harus Berbasis Kompetensi

Menaker Yassierli menegaskan, kemajuan suatu bangsa tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan negara menjamin kesempatan yang adil dan setara bagi seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.

Menurutnya, penyandang disabilitas harus mendapatkan kesempatan bekerja berdasarkan kompetensi, keterampilan, dan kemampuan profesional, bukan semata-mata karena pertimbangan belas kasihan.

Karena itu, pembangunan pusat pengembangan talenta ini diarahkan untuk mengoptimalkan potensi penyandang disabilitas melalui pelatihan yang terstandar dan sesuai dengan kebutuhan industri.

Kemnaker ingin memastikan tenaga kerja penyandang disabilitas dapat berkontribusi secara profesional serta memperoleh pengakuan atas kemampuan dan produktivitas mereka di lingkungan perusahaan.

DPR Dorong Perubahan Paradigma Dunia Usaha

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, menilai perluasan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas harus disertai perubahan paradigma di tengah masyarakat dan dunia usaha.

Ia mendorong pergeseran pendekatan dari pola belas kasihan (charity-based) menuju pendekatan pemenuhan hak asasi manusia (right-based).

Menurut Netty, mempertemukan pencari kerja penyandang disabilitas dengan perusahaan saja tidak cukup. Dunia usaha juga harus mempersiapkan lingkungan kerja yang ramah, aman, dan mudah diakses oleh berbagai ragam disabilitas.

Ia menegaskan, hambatan utama yang dihadapi penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan sering kali bukan terletak pada keterbatasan potensi dan kompetensi individu, melainkan pada lingkungan kerja yang belum mampu beradaptasi.

Karena itu, perusahaan perlu menyediakan penyesuaian fasilitas dan ruang kerja yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas, termasuk disabilitas tuli, netra, maupun intelektual.

Kolaborasi Industri Perkuat Ekosistem Kerja Inklusif

Pembangunan pusat pengembangan talenta ini juga memperlihatkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan komunitas penyandang disabilitas.

Keterlibatan Indosat Ooredoo Hutchison dan PT Indonesia Weda Bay Industrial Park menjadi bagian dari dukungan sektor swasta dalam memperkuat pemberdayaan tenaga kerja penyandang disabilitas.

Menaker Yassierli mengajak lebih banyak perusahaan, komunitas penyandang disabilitas, serta pemerintah daerah untuk terlibat dalam kolaborasi serupa.

Sinergi tersebut diperlukan agar program pelatihan dapat disesuaikan dengan kebutuhan industri sekaligus membuka peluang penyerapan lulusan ke berbagai sektor pekerjaan.

Bangun Standar Baru Ketenagakerjaan Inklusif

Melalui pembangunan fasilitas di Bekasi, pemerintah berharap tercipta standar baru dalam pelayanan pelatihan dan penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas di Indonesia.

Pusat pengembangan ini diharapkan menjadi jembatan antara peningkatan keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan nyata dunia industri.

Kemnaker juga berharap semakin banyak perusahaan menerapkan sistem rekrutmen berbasis kompetensi tanpa diskriminasi serta menyediakan akomodasi yang layak bagi pekerja penyandang disabilitas.

Upaya tersebut menjadi bagian dari pembangunan sumber daya manusia nasional yang inklusif, berdaya saing, dan memberikan kesempatan yang setara bagi setiap warga negara untuk berkembang serta berkontribusi bagi pembangunan. (bc/isl)