Megawati Siap Bantu Pemerintahan Prabowo Tanpa Berkoalisi, Ini Syaratnya

Nasional191 Dilihat

JAKARTA – Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut PDI Perjuangan akan ikut memperkuat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto meski tidak berkoalisi. Meski demikian, Politikus PDIP Guntur Romli menyebut pihaknya bakal memberikan kritik jika kebijakan pemerintah tidak sesuai koridor.

“Pasti dong, (memberikan) kritik konstruktif. Checks and balances,” kata Guntur saat dihubungi, Kamis (10/4/2025).

Guntur menyebut Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyatakan siap membantu Prabowo dalam menjalankan roda pemerintahan. Namun, syaratnya pemerintah harus mengedepankan program yang berpihak kepada rakyat.

“Bahwa beliau (Megawati) dan PDI Perjuangan siap membantu Presiden Prabowo namun tetap berada di luar pemerintahan. Syaratnya menurut Ibu Ketua Umum adalah program-program yang berpihak pada rakyat kecil dan masyarakat banyak. Kepentingan rakyat di atas segala-galanya,” ujarnya.

BACA JUGA :  Megawati Ungkap Pernah Sampaikan Langsung ke Prabowo, PDIP Tetap di Luar Pemerintahan

Guntur mengatakan pihaknya akan menyampaikan kritik dan saran tanpa kebencian jika nantinya ada kebijakan yang tidak sesuai. PDI Perjuangan, kata Guntur, siap manut kepada kepentingan rakyat Indonesia.

“Namun kalau ada masukan dan kritik tentu kami juga akan menyampaikan dengan iktikad baik, bertujuan mencari solusi bukan berdasarkan kebencian. Ibarat kerja gotong royong, semua ada peran sendiri, termasuk di dalam dan di luar pemerintahan.

BACA JUGA :  Seskab Teddy: Presiden Prabowo Bertakziah ke Kediaman Megawati, Sampaikan Duka atas Berpulangnya Guruh Soekarnoputra

Manutnya pada kepentingan rakyat banyak,” tuturnya.

Sebelumnya, Ketua MPR RI yang juga Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menjelaskan pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarnoputri. Muzani menyebut Megawati menyampaikan akan memperkuat pemerintahan tetapi tetap dalam posisi di luar koalisi.

“Ibu Mega mengharapkan agar masa kepresidenan Pak Prabowo yang telah dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 bisa efektif untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyat, karena itu jika dianggap perlu silakan menggunakan PDI sebagai instrumen yang juga bisa digunakan untuk memperkuat pemerintahan, tetapi tidak dalam posisi dalam koalisi,” kata Muzani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (9/4).

BACA JUGA :  Soal Penembakan PMI di Malaysia, Pemerintahan Prabowo Diminta Usut Tuntas

Muzani mengatakan PDIP tetap berada di luar koalisi Indonesia Maju meski siap memperkuat pemerintahan Prabowo. Kendati demikian, Ketum PDIP itu disebut mendukung kebijakan yang berfokus pada rakyat.

“Ya kira-kira seperti itu, pokoknya begitu (tetap di luar). Jadi pada prinsipnya Ibu Mega tetap berharap, agar Ibu Mega juga berharap agar masa kepresidenan Pak Prabowo bisa efektif sebagai Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara menggunakan kekuatannya untuk kepentingan rakyat dan bangsa,” ungkapnya.(dtk/bc)