JAKARTA – Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa kedaulatan siber merupakan fondasi utama pertahanan bangsa di era modern. Hal itu disampaikan saat memberikan keynote speech dalam acara BSSN Executive Town Hall 2026 di Auditorium Mayjen TNI Dr. Roebiono Kertopati, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Depok.
Dalam forum strategis yang mengusung tema “Perkuat Konsolidasi untuk Menghadapi Ancaman Siber Nasional” tersebut, Menhan Sjafrie menyebut ancaman pertahanan saat ini telah mengalami pergeseran, dari dominasi perang konvensional menuju bentuk perang asimetris, termasuk perang informasi dan psikologi.
Menurutnya, perkembangan teknologi telah menjadikan ruang siber sebagai salah satu medan pertahanan strategis yang harus mendapat perhatian serius. Ia menilai BSSN memiliki posisi penting dalam menjaga stabilitas nasional.
“BSSN ibarat suatu angkatan perang, dan Anda semua adalah awak dari angkatan perang asimetrik. BSSN harus menjadi safety belt (sabuk pengaman) dari stabilitas nasional,” tegas Menhan Sjafrie.
Ia juga menekankan bahwa penguatan kemampuan teknis siber harus berjalan beriringan dengan semangat patriotisme. Kekuatan siber nasional, kata dia, harus dibangun secara terpadu, solid, dan tidak terfragmentasi agar mampu menghadapi berbagai ancaman terhadap kedaulatan ideologi, politik, ekonomi, dan pertahanan negara.
“Dalam menghadapi infiltrasi asing, kemampuan siber nasional harus menjadi kekuatan yang terintegrasi untuk menjaga kepentingan nasional,” ujarnya.
Menanggapi arahan tersebut, Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi menyatakan kesiapan lembaganya dalam memperkuat kapasitas dan kemampuan menghadapi tantangan keamanan siber nasional.
“Apa yang disampaikan Bapak Menhan merupakan tantangan sekaligus apresiasi bagi kami untuk terus mengembangkan kapasitas demi menjaga kedaulatan dan integritas nasional,” kata Nugroho.
Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Ketua Komisi I DPR RI, Kepala BIN, serta Wakil Menteri Komunikasi dan Digital.
Kehadiran lintas lembaga tersebut menjadi bentuk sinergi pemerintah dalam memperkuat pertahanan siber nasional sekaligus mendukung program prioritas pemerintah menuju cita-cita Indonesia Emas 2045. (bc/isl)